Kemenkeu revisi PMK soal dana repatriasi, ini rinciannya

Kamis, 22 September 2016 | 17:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan revisi atau penyempurnaan pada beberapa aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengaturan pengalihan harta dan penempatan investasi ke dalam wilayah Indonesia.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, setidaknya ada enam aturan yang akan disempurnakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas baik bagi wajib pajak maupun perbankan sebagai pitu masuk (Gateway) amnesti pajak.

"Untuk repatriasi dan pengaturan Gateway yang diatur di PMK-PMK yang sudah ada itu ada 6 poin. Jadi ini perubahan yang akan kami sempurnakan. Ini salah satunya karena kami mendengar keragu-raguan perbankan yang WP menyatakan repatriasinya untuk perusahaan dari usahanya. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan keraguan bank Gateway," paparnya di Kantor Kemenkeu, Rabu (21/9/2016).

Berikut enam poin penyempurnaan PMK terkait dana repatriasi tax amnesty, di antaranya:

1. Bentuk yang direpatriasi

Harta yang direpatriasi berupa dana, dan/atau investasi global bonds/global sukuk yang diterbitkan di pasar internasional oleh pemerintah RI dan emiten di Indonesia yang penatausahaannya dilakukan oleh kustodian di luar wilayah NKRI.

Robert menjelaskan, dana repatriasi bisa dilakukan dengan pengalihan penatausahaan ke kustodian bank persepsi yang bertindak sebagai Gateway.

2. Perlakuan atas harta yang telah berada di wilayah NKRI

Harta yang telah berada di wilayah NKRI setelah 31 Desember 2015 sampai dengan diundangkannya UU No.11/2016, dapat diperlakukan sebagai harta yang berada di wilayah NKRI (deklarasi dalam negeri). Harta yang berada di wilayah BKRI setelah diundangkannya UU No.11/2015 sebelum surat keterangan diterbitkan, diperlakukan sebagai harta yang berada di luar wilayah NKRI (repatriasi). Harta/investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya melalui Gateway.

3. Repatriasi harta secara bertahap

Repatriasi berupa dana dapat dilakukan secara bertahap. Perhitungan jangka waktu investasi di wilayah NKRI (paling singkat 3 tahun) dihitung sejak dana repatriasi yang jumlahnya tercantum dalam surat keterangan, telah disetor seluruhnya ke rekening khusus.

4. Investasi di luar pasar keuangan

Pengaturan untuk investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan investasi langsung pada perusahaan wilayah NKRI. Investasi dilakukan melalui penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk persetoan terbatas. Penggunaan dana investasi yang berasal dari penyetoran modal WP dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

5. Investasi sebagai jaminan kredit

Pengaturan sebagai jaminan kredit adalah, pertama, investasi dalam rangka repatriasi dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank Gateway, dan kedua adalah persetujuan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan di bank Gateway. Dalam hal WP gagal bayar (default) investasi yang digunakan sebagai jaminan tersebut dapat langsung dicairkan oleh bank Gateway.

6. Penarikan keuntungan investasi

Pengaturan keuntungan investasi di antaranya adalah, pertama, dalam hal WP melakukan divestasi, penjualan/pengalihan kepemilikan investasi, nilai pokok investaai dan keuntungan disetorkab ke rekening khusus dalam rangka investasi dana repatriasi. Kedua, adalah keuntungan atas investasi dapat ditarik oleh WP setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait investasi. Aturan disempurnakan, dengan begitu keuntungan investasi dapat ditarik oleh WP sewaktu-waktu.

"Ini sifatnya penyempuraan, jadi itu kemudian secepatnya (dikeluarkan)," tukas dia. kbc10

Bagikan artikel ini: