Satu dasawarsa total aset negara Rp5.258 triliun, Menkeu Sri Mulyani: Sangat kecil

Kamis, 3 November 2016 | 09:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dalam satu dasawarsa atau sepuluh tahun terakhir Kementerian Keuangan mencatat total nilai aset negara mencapai Rp 5.258 triliun.Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan nilai tersebut masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada.

Sri Mulyani dalam sambutannya dalam Rakernas Ditjen Kekataan Negara (DJKN), Jakarta, Rabu (2/11/2016) mengatakan sebelumnya banyak kekayaan negara yang berubah title atau pindah tangan maupun digunakan pihak lain tanpa pemerintah memiliki konsekuensi apapun, karena tidak ada neraca.Sehingga, dibentuklah DJKN guna melakukan tertib administrasi dan tertib hukum dari kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dalam sepuluh tahun terakhir, DJKN dibentuk dengan neraca yang kredibel untuk membangun reputasi dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang berkontribusi pada perekonomian negara," ujar Sri Mulyani.

Karena itu, lanjutnya ada tiga hal penting yang harus terus dijaga, yakni reputasi, optimalisasi, dan peningkatan perekonomian nasional. Selain itu juga kerja sama antara pihak terkait seperti KPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bersama-sama mengawal upaya peningkatan dan pengelolaan kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat.

Tentu tertib administrasi bukan hanya soal pembukukan. "Waktu itu bahkan Istana Negara belum masuk ke buku, aset title-nya belum ada. Bayangkan, Istana Negara di mana kompleknya tidak ada title-nya.Saya senang kita sudah usahakan banyak sekali properti atau kekayaan negara yang belum masuk neraca dan belum punya sertifikat, sekarang kita sudah simultan dan masuk (ke neraca)," tuturnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menilai dalam perjalanan satu dasawarsa terkahir sejak dibentuknya DJKN dan telah mencatatkan kekayaan negara sebesar Rp 5.258 triliun itu, bukan merupakan angka yang besar dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Menurut Sri Mulyani perlu terus dilakukan upaya lebih cepat dan lebih meyakinakan lagi dalam melakukan penelusuran serta sertifikasi aset negara.Dengan langkah memasukkan dalam buku, lalu sertifikasi, dan valuasi.

"Seperti halnya aset yang kami peroleh dari Belanda. Saya diinfokan oleh Pak Sonny (Dirjen Kekayaan Negara, Vincentius Sonny Loho), ingat buku sejarah salah satu episode penjajahan Belanda yang paling menyakitkan, adalah pembangunan jalan Anyer-Panarukan zaman Daendels, itu aset negara. Kita bangga dengan perjuangan dan pengorbanan rakyat kita saat bangun jalan. Itu sudah ada di buku, dan sudah divaluasi," tuturnya.

Sri Mulyani menuturkan upaya tertib administrasi dan tertib hukum guna memaksimalkan potensi kekayaan negara, sangat penting bagi DJKN untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kemampuan melihat kesempatan."Jadi perjalanan masih panjang. Kalau tadi disebut aset negara sekarang Rp 5.200-an triliun, itu masih kecil, saya yakin sejatinya nilainya lebih dari itu," papar Menkeu.

Menkeu melihat proses valuasi sangat penting, kekayaan negara yang dipisahkan sepertihalnya aset di BUMN. "Ada Badan Layanan Umum ada pembelian tanah sekian banyak, semua itu akan menambah jumlah aset negara. Tetapi kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN harus dikelola agar berdampak positif." pungkasnya.kbc1

Bagikan artikel ini: