Pemerintah siapkan insentif untuk cegah konversi sawah

Selasa, 29 November 2016 | 10:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai pangan pada Senin (28/11/2016). Salah satu sektor yang dibahas adalah mengenai konversi lahan persawahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan, untuk mencegah terjadinya konversi lahan persawahan, pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif. Hanya saja, hal ini masih dibahas lebih lanjut.

"Tadi masalah pertanian abadi, sawah abadi. Gimana kita buat kebijakan supaya tidak terjadi konversi sawah semakin ini (besar), itu masalahnya. Jadi harus dikembangkan sistem insentif dan disinsentif. Sistem insentifnya masih wacana," tuturnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Insentif juga akan diberikan kepada para pengusaha. Hanya saja, pengembangan industri tidak diharapkan tidak mengurangi jumlah lahan persawahan yang ada.

"Insentif misalnya gimana supaya orang jaga sawahnya dan sawahnya tidak akan diubah. Insentif lainnya misalnya kalau pemerintah daerah mau buat kawasan industri, disediakan dan dibantu DAK (Dana Alokasi Khusus) misalnya. Supaya kawasan industri berkembang. Kalau tidak, daerah akan konversi yang paling dekat dengan jalan. Biasanya yg paling dekat degan jalan adalah sawah. Padahal kita ada UU menjamin sawah abadi, pertanian abadi," tuturnya.

Indonesia pun akan meniru cara Jepang untuk memberikan insentif. Dengan begitu, maka peningkatan hasil pertanian dapat tercapai.

"Pengalaman Jepang kan disubsidi habis-habisan sehingga di Jepang harga beras jadi sangat tinggi karena ingin amankan sawah sehingga di Tokyo pun ada sawah. Itu masih wacana nanti dirumuskan kebijakannya," imbuhnya.

Penerapan program sawah abadi ini diyakini tidak akan mengganti rencana tata ruang wilayah. Hanya saja, diharapkan pemerintah daerah juga dapat mendukung rencana ini.

"Karena kalau satu sawah diubah jadi industri kan jadi lbh mahal, perumahan jadi lbh mahal. Itu yang hrus dilarang. UU melarang. Tapi diserahkan kepada Pemda untuk bikin perda. Tapi banyak pemda enggak mau bikin Perda," tuturnya.

Untuk itu, insentif juga akan diberikan kepada pemerintah daerah. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk tidak melakukan konversi sawah dengan pertimbangan penerimaan daerah.

"Ya itu harus sistem insentif. Kepada pemilik sawah misalnya mengurangi pajak dan lain-lain. Insentif kepada daerah misalnya diberikan dana untuk mengembangkan daerah kawasan perumahan bukan di sawah. Fiscal insentif itu," tukasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: