Home / Makro / Nasional
Headline

Nganggur, hak pengelolaan 9 juta hektar lahan dicabut

Minggu, 25 Desember 2016 | 11:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah fokus melakukan redistribusi lahan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, lahan-lahan yang semula diserahkan pengelolaannya kepada pengusaha besar namun dianggap tidak produktif mulai dicabut oleh pemerintah.

"Sekarang yang sudah diberi konsesi (pengelolaan lahan), tidak segera dikerjakan dan tidak diproduktifkan, kita cabut," kata Jokowi di depan para pemangku kepentingan atau stakeholder dari sukuk, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Ia mengatakan, dari program redistribusi lahan tersebut, hingga saat ini telah terkumpul 9 juta hektar lahan. "Kita sekarang sudah memiliki 9 juta hektar lebih, 9 juta hektar lebih yang sudah ada di kantong saya," aku Jokowi.

Lahan yang berhasil dikumpulkan tersebut, rencananya diserahkan ke lembaga masyarakat, koperasi petani hingga pesantren. Tujuannya, selain agar lahan lebih produktif dimanfaatkan, juga dampaknya ke masyarakat bisa dirasakan secara langsung.

"Yang ini akan kita nantinya segera sudah satu setengah tahun ini bagikan kepada rakyat kepada koperasi kepada pondok pesantren dengan catatan mereka bisa menjadikan lahan lahan itu menjadi produktif," sebut Jokowi. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur