Menteri Darmin minta wilayah kaki Jembatan Suramadu dikeluarkan dari BPWS

Rabu, 4 Januari 2017 | 10:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) dilakukan melalui integrasi pengembangan kawasan atau klaster pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan wilayah.

Namun, dalam perjalanannya ada beberapa persoalan dalam pengembangan wilayah Suramadu. Sehingga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada pemerintah kota Surabaya untuk mengeluarkan Wilayah Kaki Jembatan Suramadu dari kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

"Hal pertama yang perlu perhatian khusus adalah permohonan pemkot Surabaya agar Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas 600 hektar dikeluarkan dari kewenangan BPWS," kata Darmin di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Dia menambahkan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2008 tentang BPWS, salah satu tugas pokok BPWS adalah membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yang meliputi 600 hektar sisi Surabaya dan 600 hektar sisi Madura.

Dengan adanya keputusan tersebut, Darmin menilai pemerintah pusat maupun pemkot Surabaya bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan Madura.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meminta agar BPWS harus memperhatikan sisi non ekonomi. Di mana pendekatab sosiologis atau antropologis dinilai akan lebih membantu dalam pengembangan Madura.

"BPWS perlu menjadi katalisator dalam mengubah orientasi atau mindset pemimpin dan masyarakat setempat untuk memajujan Madura. BPWS perlu pebih dekar dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: