BPK ingatkan deregulasi aset BUMN tabrak UU keuangan negara

Kamis, 12 Januari 2017 | 18:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) mempertanyakan materi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT).  Regulasi baru tersebut dinilai bertabrakan dengan Undang Undang Keuangan Negara .

Anggota BPK  Achsanul  Qasasih juga menilai segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR. Pasalnya, dalam UU Keuangan negara aset BUMN tidak lain juga merupakan kekayaan negara, sehingga sesuatu hal berkaitan mengenai hal tersebut harus dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN).

Namun dengan perubahan ini, membuka peluang penyalahgunaan wewenang akibat lepasnya kontrol dari DPR.“Kok jadi seperti itu ya? BUMN itu adalah keuangan negara dan tunduk terhadap UU Keuangan Negara dan UU Kekayaan Negara, sehingga, semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan DPR,” ungkap Achsanul di Jakarta,Kamis (12/1/2017).

Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo juga berpendapat aturan tersebut berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui  DPR."Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," kata Agus.

Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni:

(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR.Loh, ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: