Tanah nganggur bakal dikenai pajak progresif, ini saran ahli

Rabu, 25 Januari 2017 | 09:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah bakal membuat kebijakan yang mengatur soal investasi tanah, yaitu penerapan pajak progresif untuk tanah nganggur (idle). Ini bertujuan untuk menekan laju kenaikan harga tanah yang biasanya dilakukan investor.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, kebijakan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Dia menilai, pemerintah bisa mengenakan tarif progresif dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). “PPh dan PBB bisa dipakai. PBB untuk tahunan, dan PPh untuk transaksi pengalihan,” katanya, Selasa (24/1/2017).

Menurut Yustinus, untuk menerapkan hal ini pemerintah harus membuat threshold supaya adil guna menunjang upaya pemerataan. “Pajak optimalkan sebagai instrumen kebijakan. Untuk pemerataan atau redistribusi supaya tercipta keadilan,” katanya.

Oleh karena itu, ia memberi masukan bahwa basis pengenaan tarif bisa terukur dari kepemilikan tanah atau pengusahaan. Untuk basis pemilikan, pemilikan kedua dan seterusnya dikenai tarif lebih tinggi, jika dijual sebelum periode tertentu.

“Misalnya 5 tahun, spekulan. Adapun bisa basis pengusahaan, yaitu yang tidak dihuni atau menganggur, juga dikenai tarif lebih besar,” ucapnya.

Yustinus meninginkan pemerintah lebih matang dalam merancang aturan ini pasalnya, aturan ini akan menyelesaikan beberapa permasalahan negara. “Bisa memberi tambahan penerimaan, ekonomi lebih produktif, dan mengurangi ketimpangan,” katanya. kbc10

Bagikan artikel ini: