Indef: Efektifitas paket kebijakan ekonomi terbilang minim

Kamis, 9 Februari 2017 | 17:31 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang sedianya untuk menstimulus perekonoman Indonesia. Seluruh paket kebijakan itu melingkupi perbaikan terkait investasi, pariwisata, ekspor, industri, hingga zona ekonomi eksklusif.

Namun, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai ke-14 paket kebijakan tersebut belum memiliki dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Efektifitasnya terbilang masih minim.Sedianya, paket kebijakan ekonomi pemerintah sudah cukup jelas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Namun pada paket kebijakan selanjutnya tujuan dari pemerintah itu seperti kabur.Bahkan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan tersebut seperti debirokratisasi justru menghambat dunia usaha.

"Dampak paket deregulasi misalnya, justru memberikan beban ke dunia usaha. Pemerintah mengeluarkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dunia usaha. Persyaratan sudah berlaku, tapi insentif yang dijanjikan enggak dilakukan," ujar Enny di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Enny mengatakan apabila pemerintah ingin mengeluarkan PKE ke-15, harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan investor."Kalau kebijakan terlalu besar, sementara dampak enggak ada, ini menyebabkan distrust dari investor, ini menyebabkan investasi tidak tergerakkan, tidak mampu tumbuh secara signifikan," tandasnya.

Untuk itu, pemerintah diminta lebih jelas dalam mengimplementasikan kebijakan deregulasi maupun debirokrasi yang sudah ada. Selain dibutuhkan komitmen yang lebih nyata dari pemerintah, juga agar menarik minat investasi lebih baik.

Ahmad Heri Firdaus,peneliti Indef lainnya, menilai pemerintah perlu lebih gencar menkonsolidasi sinergitas PKE dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pasanya implementasi PKE lebih berada di daerah-daerah."Pemda (Pemerintah Daerah) merasa belum dapat sosisalisasi. Yang menikmati PKE malah enggak tahu apa-apa," terangnya.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan pemerintah agar ekspektasi pasar terhadap PKE tidak lantas luntur, dan pemerintah dianggap telah gagal dalam menyusun kebijakan. "Ekspektasi pasar dari PKE ini sangat besar untuk jangka pendek, tapi ternyata untuk jangka pendek belum ada dampak signifikan," ujar Ahmad.

Menurutnya, pemerintah penting untuk mengambil sikap dalam menjaga ekspektasi pasar. Dampak PKE dinilai mustahil berdampak dalam jangka pendek.

Asal tahu saja, 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan pemerintah melingkupi perbaikan di enam area, yakni logistik, pariwisata, ekspor, perekonomian lokal, zona ekonomi eksklusif, dan industrialisasi.

Pemerintah mengklaim paket kebijakan tersebut membuat peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik dari level 106 menjadi 91 selama 2016.kbc11

Bagikan artikel ini: