Sertifikasi digital tak jamin bisa tangkal hoax

Jum'at, 24 Februari 2017 | 13:07 WIB ET
(ilustrasi)
(ilustrasi)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Banjir berita hoax belakangan ini membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beniat untuk menangkalnya lewat pemberlakuan sertifikasi digital.

Pakar Digital Marketing dan Media Sosial, Anthony Leong menyatakan kurang sependapat dengan adanya pemberlakuan sertifikat digital. Pemberlakuan sertifikasi tersebut terkesan kebijakan yang tak ada arahnya. Ia pun mempertanyakan ada motif apa di balik kebijakan pemerintah tersebut.

“Emang dasarnya apa lakukan sertifikasi digital? Emang bisa digadai? Tak ada jaminan hoax bisa langsung hilang dengan sertifikasi begini," kata Anthony.

Menurutnya, menangkal peredaran berita hoax itu sebenarnya tak cukup hanya lewat sertifikasi digital semata. Melainkan yang lebih diutamakan sebenarnya adalah kesadaran dan etika masing-masing serta bersikap rasional dalam menerima suatu berita.

“Ya, yang namanya hoax bisa saja dimana-mana. Tapi, meredam hoax itu upaya kolektif bersama untuk bersama-sama menggelorakan semangat kesadaran dan beretika serta bersikap rasional terhadap menerima berita. Intinya edukasi yang kita condongkan, bukan mau bermain sosial media juga banyak batasan dari pemerintah," ungkapnya.

Menurut Anthony peraturan yang semakin rumit ke depannya akan membatasi kreativitas anak muda. Ia menyatakan di satu sisi Presiden Jokowi ingin memperbanyak pelaku startup tapi jika regulasinya banyak aturan akan sangat memperhambat.

“Ide kreatif anak muda datang dari mana saja. Social media menjadi sarana ampuh untuk orang menjadi pengusaha. Anak muda bisa konversi platform social media menjadi peluang bisnis yang bermanfaat. Artinya, bila kehidupan internet terlalu diatur, maka akan mengancam atau menghambat industri kreatif, startup dan digital," papar Anthony yang juga alumni Universitas Indonesia.

Dirinya cukup mengapresiasi langkah pemerintah untuk peduli terhadap upaya pemberantasan berita hoax. Hanya saja pemerintah harus lebih bijak dan mengedepankan rasionalitas agar tak kontraproduktif. Alih-alih memberantas hoax, justru masyarakat yang ada kian dibuat bingung.

“Pemerintah harusnya lebih bijak dan mengedepankan rasionalitas dalam membuat kebijakan. Terlalu banyaknya aturan penggunaan media sosial bisa-bisa membuat orang kian bingung dan meredam kreatifitas serta menganggu kebebasan berekspresi. Lagian masyarakat yang kritis sudah rasional kok dalam meng-konsumsi berita. Pemerintah sebaiknya terfokus pada kerjasama dengan sejumlah platform untuk memfilter berita hoax," tutup Anthony. kbc9

Bagikan artikel ini: