Pemerintah bakal wajibkan KKKS jual gas untuk pembangkit

Kamis, 30 Maret 2017 | 12:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) penghasil gas untuk menjual gas kepada PT PLN (Persero) dan pengusaha listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Menteri ESDM Ignasius Jonan melanjutkan, kewajiban tersebut dilakukan demi membuat harga listrik menjadi murah. Ia mengatakan, mulai pekan depan akan mengeluarkan aturan terkait hal tersebut.

"Minggu ini difinalisasi, mestinya minggu depam selesai, kami akan terbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mewajibkan KKKS penghasil gas, menjual gas kepada PLN," kata Jonan, dalam diskusi di Graha CIMB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jonan menjelaskan, aturan itu akan mengatur alokasi? dan harga gas untuk pembangkit listrik milik PLN atau milik IPP. Adapun harga gas yang diatur dalam aturan tersebut yaitu sebesar delapan persen dari harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) untuk pembangkit listrik yang berdekatan dengan sumur gas dan 11,5 persen untuk pembangkit yang jauh dari sumur gas.

Aturan tersebut juga akan mengatur kontrak jangka panjang yakni Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PLN atau IPP dengan KKKS penghasil gas. Sehingga, diharapkan akan menciptakan efisiensi sehinga harga listrik terjangkau.

"Ini komitmen pemerintah berusaha semaksimal untuk membuat harga listrik makin terjangkau," ucap Jonan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman juga menambahkan, melalui aturan itu diharapkan tidak akan terjadi lagi pembangkit listrik tidak mendapatkan alokasi gas.

"Mengenai alokasi gas itu, jadi tidak ada lagi pembangkit listrik entah PLN dan IPP yang tidak mendapatkan gas. Pengaturan alokasinya ada. Pak menteri mengharapkan bulan depan terbit," tutup Jarman. kbc10

Bagikan artikel ini: