Pajak bangunan kosong tak pengaruhi pasar properti

Jum'at, 7 April 2017 | 10:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, wacana pajak yang dikenakan ke bangunan kosong atau tidak produktif tak memiliki dampak ke sektor properti. Masyarakat tak akan ramai-ramai menjual aset mereka.

Menurutnya, efek itu tidak akan terjadi asal ada syaratnya. Aturan pajak bangunan kosong harus jelas agar bisa mengendalikan konsumen.

"Kalau aksi spekulasi hilang, terjangkau akses warga dapat rumah. Seharusnya tidak ramai-ramai jual properti kalau dari awal jelas, tidak harusnya, tidak saya kira dari sisi regulasi mengatur perilaku pembeli," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Aturan pajak bangunan kosong ini, lanjut Yustinus, tidak serumit tanah yang menganggur. Sehingga, kemungkinan implementasinya lebih besar.

"Kalau ini dengan tanah nganggur enggak jauh beda, lebih mudah dibatasi. Tanah nganggur jadi land bank, jadi pajak properti kosong lebih mudah," kata dia.

Dampak lainnya, lanjut Yustinus, yaitu mengurangi aksi spekulan properti. Sebab, investasi properti dikhawatirkan akan mengalami penyusutan. "Ya, sebenarnya industri properti enggak pengaruh kecuali aksi spekulasi investasi akan berkurang. Jadi, akan berpengaruh di sisi spekulan," tuturnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau tidak produktif masih belum jelas. Sehingga, implementasinya pun masih abu-abu.

Dia menjelaskan, definisi bangunan menganggur harus dijabarkan secara jelas oleh pemerintah. Bahkan, jenis pajak yang dikenakan mesti sesuai. (Baca: Kriteria Tanah Mengganggur yang Dikenai Pajak Dipertajam)

"Mana yang nganggur? Ada berapa? Kalau yang pajak tanah nganggur ditunda ada keterbatasan mau pajaknya jenis apa," ujarnya ketika dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, jenis instrumen pajak tersebut sangat susah untuk dijelaskan. Apakah akan masuk ke pajak daerah atau lewat Undang-Undang (UU).

"Instrumen-nya masih agak sulit, harus jelas nganggurnya. Mau pakai PBB ke Pemda atau Undang-Undang aturan pemerintah," kata Yustinus.

Ide pemerintah tersebut sebenarnya sudah lama dan sampai saat ini belum jadi sejak diwacanakan beberapa bulan lalu. Tahapnya tidak dilanjutkan dan masih menjadi konsep disinsentif bagi yang punya aset dibiarkan menganggur.

"Mendorong supaya digunakan lebih produktif, dari segi konsep bagus kurangi akses spekulasi bagi orang yang enggak punya tanah bangunan bisa dapat itu. Pemerintah punya dana tambahan lahan tidak produktif dibuat produktif ada tenaga kerja, kalau dijual juga buat produktif," tutur Yustinus. kbc10

Bagikan artikel ini: