Rumah untuk MBR, semangat pemerintah dan pemda berbeda

Senin, 22 Mei 2017 | 07:51 WIB ET

PEMERINTAH tengah mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Guna mendukung program itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan baik melalui paket kebijakan oleh Presiden Joko Widodo maupun kementerian terkait.

Diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 668/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di daerah.

Sayangnya, kebijakan pemerintah pusat ini belum seluruhnya diikuti oleh pemerintah di daerah (pemda). Seperti dikatakan Wakil Ketua REI Jatim, Ir. Danny Wahid M.re.MT. Diakuinya, sejauh ini belum ada sinkronisasi efektif antara keinginan pemerintah pusat dengan daerah terkait kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR. Sehingga  seluruh stake-holder perlu sekali lagi bertemu, mengkaji, membahas dan menetapkan secara teknis di lapangan mengenai kepastian pemangkasan perizinan bagi suksesnya program tersebut (RST bagi MBR).

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR yang ditandai terbitnya Inpres dan SE Mendagri. Namun di level pemerintahan di daerah nampaknya belum nyambung, sehingga pengembang masih mendapati berbagai kendala untuk berpartisipasi dalam program pembangunan RST bagi MBR,” kata dia.

Danny yang juga Ketua Percepatan Pembangunan Perumahan di DPD REI Jatim itu menyebutkan, kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR terkesan masih berjalan sporadis, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “REI Jatim akan concern terhadap nasib MBR untuk segera mendapatkan RST. Sehingga kami akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemkab/pemkota se-Jatim,” kata Danny Wahid.

Keinginan kalangan pengembang rumah MBR sejatinya juga sejalan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). kementerian ini bahkan mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Perizinan Rumah bagi MBR.

Untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR, Kementerian PUPR telah memiliki berbagai program atau skema pembiayaan perumahan agar MBR memiliki akses ke perbankan.

Jika menyimak belum adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan di daerah, sejatinya jawabannya sederhana. Kita kembalikan kepada UUD 1945, dimana setiap warga negara berhak memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, yang artinya negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dalam memiliki rumah, sama dengan kebutuhan pokok lain seperti sandang dan pangan.

Konsep melindungi di sini lebih pada upaya pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki tempat tinggal (hunian) yang layak dan harganya terjangkau. Upaya tersebut antara lain dapat berupa kebijakan pengaturan, penyediaan lahan, penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU), dukungan pendanaan (bagi masyarakat yang tidak mampu), termasuk pula penyediaan hunian itu sendiri.

Dengan memiliki, warga memiliki kepastian dan ikut merasakan nilai tambah dari aset rumah miliknya. Sehingga, kewajiban pemerintah di sini tidak cukup sebatas pada membuat warga mampu menyewa, tetapi mampu ”memiliki” (membeli).

Satu hal yang patut dicatat bahwa penyediaan perumahan telah menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Namun kebijakan di pusat tetap harus didukung dan diiringi dengan perangkat di daerah. Pasalnya, sebagian besar MBR juga berdomisilii di daerah.

Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang (UU) Nomor 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Itu berarti, keterlibatan pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dalam penyediaan perumahan murah bagi MBR lebih bersifat mendukung (supported) kebijakan pemerintah pusat. Meskipun kebijakan FLPP positif dalam membantu meringankan beban finansial bagi MBR terkait dengan KPR, efektivitasnya masih perlu dorongan.

Ini mengingat, realisasi pembangunan KPR FLPP masih jauh dari harapan. Salah satu penyebabnya adalah dukungan dari pemda yang dirasakan masih kurang. Untuk itu, pemda tentu harus berperan aktif dalam membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi supply maupun demand.

Melalui peran aktif pemda dari sisi supply ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan pengembang secara lebih masif dan dapat menekan harga rumah bagi MBR. Sedangkan dari sisi demand, pemda dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: