Status Jepang di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya terancam digeser China

Rabu, 7 Juni 2017 | 12:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan posisi Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya belum sepenuhnya aman. Meski sudah ada komitmen baik dari Jepang maupun Indonesia untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut keberlangsungan proyek kembali kepada kemampuan Jepang untuk memenuhi syarat dan kondisi dari Indonesia.

“Proses tendernya sendiri masih terbuka untuk semuanya, jadi China pun masih mungkin (untuk ikut),” kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/6/2017).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pembahasan soal kereta cepat dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada hari Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, baik perwakilan Jepang maupun Indonesia sama-sama menegaskan komitmen masing-masing untuk mempercepat realisasi proyek itu. Jika tidak ada halangan, pembahasan lebih lanjut akan proyek itu akan digelar pada September 2017 nanti.

Adapun sebelum Jepang berkomitmen dengan proyek Jakarta-Surabaya, China sudah lebih dulu maju dengan mendapatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, hingga berita ini ditulis, proyek belum berjalan karena China Development Bank ogah mencairkan dana proyek. Penyebabnya, status lahan untuk proyek business to business itu masih dipertanyakan.

Budi mengatakan, setidaknya ada empat syarat dan kondisi yang diinginkan Indonesia dari Jepang pada proyek kereta cepat Jakarta-Surabay. Pertama, pemerintah Indonesia menginginkan kereta cepat Jakarta-Surabay memiliki kecepatan antara 150-160 kilometer/jam.

Kedua, untuk mengakomodir kecepatan yang diinginkan, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya perlu menerapkan teknologi elektrifikasi. Hal itu diikuti dengan penghilangan lintasan sebidang yang jumlahnya hampir 1.000.

“Terakhir, kami ingin sekali proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak membebani APBN. Kami ingin proyek ini menggunakan skema business to business dan hal itu sudah disampaikan ke perwakilan Jepang untuk dipikirkan," ujar Budi.

"Kalau Jepang bisa penuhi syarat-syarat itu, kami setuju bekerja dengan Jepang," imbuhnya. kbc10

Bagikan artikel ini: