Dongkrak daya beli masyarakat, bos Kadin minta PPN dihapus

Selasa, 15 Agustus 2017 | 14:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Melambatnya daya beli masyarakat pada awal tahun 2017 ini rupanya berdampak pada laba sejumlah industri ritel Tanah Air.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk insentif belanja, di mana saat berbelanja masyarakat tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu, katanya, dapat mendorong agar masyarakat kembali melakukan belanja.

"Untuk mendorong orang mulai belanja lagi jadi kan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan itu bukan hal yang baru itu bisa dilakukan di negara-negara lain contoh di Thailand. Begitu daya beli turun itu diberikan insentif," ujar Rosan, di Balai Kartini Jakarta, Senin (14/8/2017).

Menurutnya, kebijakan itu tidak perlu waktu yang lama. Hanya perlu satu atau dua minggu hanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan daya beli. "Misalnya pembayaran pajak ke restoran, beli barang mewah itu dikurangin saja dulu sampai dua minggu," ujarnya.

Rosan menilai, jika dilihat persoalan bukan karena masyarakat tidak punya uang tapi lebih ke pengeluaran mana yang diutamakan. Menurutnya, dari data-data orang menaruh deposito jadi signifikan di bank-bank.

"Lebih diteliti lagi bukan kenaikan deposito satu bulan yang naik, justru deposito 3-6 bulan yang naik, berarti apa? Makin baik taruh duit di bank," jelasnya.

Selain itu, alasan lain pelemahan daya beli karena masyarakat beralih ke belanja online. Namun, Rosan menilai penurunan daya beli ini hanya bersifat sementara.

"Karena di satu sisi juga banyak kebijakan dari perpajakan bea cukai yang baru, memang akan berdampak bagus di jangka menengah dan panjang. Tapi ini akan mengalami, tapi orang akan mengerem dulu, tapi saya yakin ini sifatnya sementara aja. Masalah confidence," tutupnya. kbc10

Bagikan artikel ini: