Bebani masyarakat, Perbanas minta tak ada pungutan isi ulang uang elektronik

Selasa, 19 September 2017 | 20:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan regulasi bahwa nantinya transaksi isi ulang (top up) kartu uang elektronik (e-money) dipungut sejumlah biaya terus mendapat tentangan. Kali ini, datang dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas).

Menurut Wakil Ketua Umum Perbanas Farid Rahman, pihaknya tidak ingin pengguna uang elektronik terbebani dengan biaya tambahan ketika isi saldo uang elektronik.

"Ini tentunya masyarakat sudah ramai benar, viral. Kita akan klarifikasi. Saya inginnya memudahkan konsumen," di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Dia menegaskan, Perbanas menginginkan agar tidak ada pungutan biaya yang dibebankan kepada konsumen ketika top up uang elektronik. Dengan kata lain pihaknya menginginkan top up e-money tidak dikenakan biaya tambahan sepeser pun.

"Kalau dari Perbanas sih tentu yang memudahkan ya jadi tidak ada fee. Tapi ini kan mempertimbangkan kenapa ada fee," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa perlu ada diskusi lebih lanjut antara seluruh pihak terkait mulai dari regulator hingga pelaku industri perbankan. "Biasanya ada diskusi dulu sebelum launching. Kita akan sampaikan. Tentunya kita tidak ingin ada biaya," jelasnya.

Direktur Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto di tempat yang sama juga mengatakan bahwa banknya sebisa mungkin tidak membebani pengguna uang elektronik dengan diberikan biaya tambahan ketika top up. Tapi pihaknya juga tak bisa lari dari aturan BI.

"Insyallah kalau BRI yang murah. Bagaimana pun harus comply (patuh) terhadap aturan kalau misalnya aturannya batas bawah (pungutan top up) katakanlah Rp1.000 atau Rp1.500, paling sebesar itu," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: