Meski terancam digugat, BI keukeuh bakal terbitkan aturan top up

Selasa, 19 September 2017 | 21:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Meski bakal digugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terkait penerapan aturan biaya isi ulang (top up) uang elektronik, Bank Indonesia (BI) keukeuh untuk tetap menerbitkan aturan tersebut. BI bahkan siap menyosialisasikan aturan itu jika nantinya telah diterbitkan.

"Ketentuannya kan belum keluar, yang jelas BI selalu mengedepankan perlindungan konsumen," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, Selasa (19/9/2017).

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat David Tobing menilai pengenaan biaya top-up uang elektronik merupakan praktik mal-administrasi terhadap konsumen.

Bahkan, kebijakan tersebut berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2, pasal 23 ayat 1, dan pasal 33 ayat 2.

David menyatakan pengenaan biaya itu hanya menguntungkan para pelaku usaha di antaranya pengelola jalan tol dan pengendapan dana tanpa bunga di perbankan.

Agusman mengungkapkan pihaknya akan mensosialisasikan ketentuan pengenaan biaya top-up uang elektronik setelah aturan diterbitkan. Jika tak ada hambatan, aturan tersebut bakal diterbitkan dalam waktu dekat sering dengan momentum program elektronifikasi pembayaran tol.

"Kami sosialisasikan setelah ketentuannya (biaya top-up uang elektronik) keluar," ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: