Isi ulang uang elektronik di bawah Rp200 ribu tak dipungut biaya

Rabu, 20 September 2017 | 09:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo memastikan, biaya biaya isi ulang (top up) uang elektronik (e-money) akan dibatasi untuk pengisian dengan nominal tertentu. Diakuinya, BI tengah melakukan finalisasi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait hal itu.

"Kami lihat, 96 persern rata-rata kalau top up e-money itu rata-rata Rp 200 ribu, jadi kami yakinkan kalau mau top up di bawah itu harus nol rupiah. Kalau jumlah top up di atasnya baru diperbolehkan," kata Agus di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Meski diperbolehkan pengenaan biaya top up yang di atas Rp 200 ribu, biaya top up tersebut akan diseragamkan, dan tidak boleh melebihi tarif yang sudah ditetapkan dalam PBI nantinya.

Saat ini, dikatakan Agus, ada beberapa bank dan pihak ke tiga yang mengenakan biaya top up e-money mulai dari Rp 2.000-Rp 6.500. Ketidakseragaman tarif tersebut dikaitkan Agus memicu protes dan keluhan dari konsumen.

"Misalnya nanti tarifnya semua menjadi Rp 1.500, maka tidak boleh lebih dari itu. Pokoknya kami akan terapkan perlindungan konsumen. Bangun sistem pembayaran yang aman, efisien, kompetitif dan inovatif," tegas Agus.

BI sendiri akan mengeluarkan aturan mengenai pemungutan biaya isi ulang (top up) untuk uang elektronik atau e-money. BI berharap masyarakat memahami bahwa adanya biaya tersebut demi memaksimalkan sarana dan prasarana.

Agus Martowardojo memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017.

"Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," katanya.

Agus menjelaskan, BI akhirnya memperbolehkan perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi, dan juga pemeliharaannya.

Mengingat pada 31 Oktober 2017 pembayaran jasa penggunaan jalan tol di seluruh Indonesia harus menggunakan uang elektronik, maka perbankan juga harus menyediakan loket dan tenaga Sumber Daya Mineral (SDM) di area sekitar jalan tol agar kebutuhan masyarakat untuk membayar jasa jalan tol terpenuhi.

"Kita harus yakinkan bahwa saat masyarakat beli uang elektronik untuk jalan tol, itu harus tersedia secara luas. Oleh karena itu, BI mengizinkan untuk ada tambahan biaya," ujarnya.

Selain loket penjualan uang elektronik, kata Agus, perbankan juga harus menyiapkan sarana prasarana untuk melayani isi saldo uang elektronik. "Kami juga berharap masyarakat memahami kalau tidak ada biaya top up nanti akan terbatas itu kesediaan sarananya," ujar dia. kbc10

Bagikan artikel ini: