Ketimbang rendang, Jokowi pilih namai Komodo untuk obligasi global RI

Rabu, 27 September 2017 | 20:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo disebut-sebut sudah mengarahkan perubahan nama instrumen surat utang global berdenominasi rupiah (Global IDR Bonds) berubah nama menjadi Komodo Bonds, sehingga menganulir rencana awal bernama Rendang Bonds.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, di sela acara "Global IDR Bonds Workshop"  di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

"Di negara-negara berkembang lainnya sudah ada Dim Sum Bonds yang dikeluarkan China dan Masala Bonds oleh India. Sebelumnya kita juga merencanakan nama makanan khas kita, Rendang Bonds atau Nasi Goreng Bonds," kata Aloysius.

Namun demikian,  Jokowi meminta agar nama surat utang global berdenominasi rupiah bisa dinamakan Komodo Bonds. "Pak Presiden sudah mengarahkan menjadi Komodo Bonds. Itu tidak apa-apa. Lebih menarik juga, karena di luar negeri juga ada yang memakai nama binatang, Bulldog Bonds," paparnya.

Dia menyatakan setelah mengoptimalkan pencarian dana jangka panjang dari investor domestik, pemerintah tengah mengupayakan peningkatan perolehan dana untuk pembangunan infrastruktur dari surat utang yang menyasar investor asing.

"Kalau mencari dari bank susah, karena untuk proyek jalan tol itu kan jangka panjang. Selain itu, memang kalau mencari dana dari dalam juga sudah susah, lebih baik mencari di luar negeri," ujar Aloysius.

Lebih lanjut Aloysius mengatakan saat ini Kementerian BUMN juga tengah mengkaji sejumlah instrumen pasar modal yang dinilai sesuai untuk penggalangan dana jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur. "Kami terus mencari instrumen-instrumen lain. Asing juga sudah familiar dengan instrumen investasi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Asal tahu saja, dalam kurun lima tahun ke depan pemerintah membutuhkan dana untuk investasi di sektor infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun atau sebesar Rp 1.100 triliun per tahun. Sekitar Rp 900 triliun per tahun bisa dibiayai oleh pembiayaan dalam negeri, sehingga ada potensi Rp 200 triliun per tahun dari luar negeri.kbc11

Bagikan artikel ini: