Uang jaminan kontainer kian bebani biaya logistik di Tanah Air

Selasa, 14 November 2017 | 08:22 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kalangan importir di Tanah Air masih mengeluhkan adanya uang jaminan kontainer yang ditarik pelayaran kepada forwarder sebagai wakil dari consignee. Padahal Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono no. UM 003/40/II/DJPL-17 yang menyebutkan tak perlu lagi ada uang jaminan kontainer.

Sekjen Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, lembaganya mempertanyakan masih banyaknya perusahaan pelayaran di Tanah Air yang memberlakukan uang jaminan kontainer tersebut.

"Kami menolak adanya uang jaminan tersebut, karena semakin membebani pelaku usaha, di tengah lemahnya daya saing kita. Padahal sudah ada aturan yang melarang adanya uang jaminan kontainer tersebut. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak perusahaan pelayaran yang memberlakukan," katanya pada press conference di Surabaya, Senin (13/11/2017).

Dalam SE tersebut dijelaskan, dimana pemilik barang /importir tidak perlu lagi membayar uang jaminan kontainer pada perusahaan pelayaran/general agent kecuali untuk barang berpotensi dapat merusak petikemas, atau penerima barang (consignee) yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Dia bilang, saat ini beberapa perusahaan pelayaran asing seperti Maersk Line, Cosco sudah tidak memungut uang jaminan kepada PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan), tetapi masih banyak pula yang memungut.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt. Subandi. Menurutnya, uang jaminan kontainer yang dipraktekan selama ini sangat membebani pemilik barang karena pengembaliannya makan waktu lama.

"Selain itu uang jaminan tersebut juga berpotensi tidak kembali bahkan kita musti nombok jika diklaim ada kerusakan barang atau kontainer saat pengiriman barang," tandasnya.

Menurut Subandi, dengan masih adanya uang jaminan tersebut, membuat biaya tinggi, yang berimbas pada dibebankannya biaya kepada konsumen. "Jika sudah demikian, otomatis daya saing kita kalah dengan produk dari negara lain," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum GINSI, Anton Sihombing mengatakan, cost logistic (biaya logistik) pelabuhan di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara lain. Dia mengakui, pemerintah telah berhasil menekan dwelling time (waktu tinggal) di pelabuhan menjadi 3,5 sampai 4 hari. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan para importir yang tergabung di GINSI.

Namun, kata dia, biaya logistik di pelabuhan di Indonesia masih terus meningkat dan menjadi masalah yang membebani para importir di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

Anton mengatakan, biaya logistik tinggi di Indonesia menyebabkan daya saing perdagangan Indonesia tertinggal. Biaya logistik Indonesia, kata dia, bahkan masih berada di bawah Vietnam.

Data GINSI menyebutkan, biaya logistik di pelabuhan di Indonesia rata-rata masih di kisaran 30 persen sampai 36 persen dari total biaya operasional barang. Padahal di Singapura cost logistic hanya di kisaran 16 persen, sedangkan di Malaysia hanya 17 persen.

"Seharusnya, dalam penentuan kenaikan tarif di pelabuhan, GINSI dilibatkan," ujar Anton.

Anton mengatakan, masih tingginya cost logistic di Indonesia ini bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Joko Widodo Presiden untuk menurunkan biaya logistik.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya ini adalah peraturan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang seringkali berganti-ganti, dan saling tumpang tindih.

"Aturan belum selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah, salah satunya belum tercapainya cost logistic yang berpihak pada importir Indonesia. Seharusnya Indonesia malu, daya saingnya masih di bawah Vietnam," katanya.

Dampak biaya logistik ini selain berpotensi menurunkan daya beli masyarakat juga mampu membuat pengusaha atau importir gulung tikar. Ketika daya beli masyarakat turun, barang tidak terbeli. Akibat jug akan dirasakan, terutama oleh importir produsen, yang mengimpor bahan baku atau komponen untuk produksi dalam negeri.

"Ada kemungkinan, mereka akan gulung tikar atau justru beralih ke impor barang jadi (importir umum), karena dengan impor barang jadi, jatuhnya harga menjadi jauh lebih murah," ujarnya.

Menurutnya, hal ini juga tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Beberapa usulan GINSI berkaitan biaya logistik ini selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian perdagangan dalam momen pengukuhan Ketua Badan Pengurus Daerah GINSI Jatim yang baru.

Sekadar diketahui, BPD GINSI Jatim akan memiliki pemimpin baru. Romzi Abdullah Abdat akan dikukuhkan sebagai Ketua BPD GINSI Jatim yang baru, Selasa (14/11/2017).

Oke Nurwan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan rencananya akan menghadiri acara pengukuhan tersebut dan akan memberikan sosialisasi berkaitan aturan impor di Indonesia. kbc7

Bagikan artikel ini: