Kepemimpinan Jokowi dikritik: Tak sentuh pembangunan sektor koperasi

Kamis, 28 Desember 2017 | 06:26 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Mencermati tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikopin (DPP IKA IKOPIN) mengakui banyak sekali pencapaian yang telah terjadi. Nawacita sebagai visi pemerintah telah diimplementasikan dalam berbagai program. 

Ketua IKA IKOPIN Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan, pada tahun ketiga pemerintahannya empat fokus program telah dilaksanakan yaitu pertama pembangunan ekonomi dan peningkatan produktifitas. Kedua, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Ketiga, menekan ketimpangan antar wilayah,dan keempat stabilitas politik dan keamanan, keadilan hukum dan kemajuan kebudayaan.

Keempat aspek utama pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK ini dilaksanakan dengan menyusun sub-sub program yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Terdapat juga indikator-indikator untuk menilai keberhasilannya. Untuk menilai kinerja pencapaiannya Pemerintah Jokowi-JK menetapkan lima indikator keberhasilan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia, turunnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. 

Menelisik lebih detail semua program pencapaian pemerintah melalui pelaksanaan Visi Nawacita dalam tiga tahun terakhir sungguh membanggakan, namun sekaligus memprihatinkan. Membanggakan karena pemerintah sudah fokus dan berhasil melakukan pembangunan setidaknya dilihat dari indikator-indikator pencapaian selama tiga tahun terakhir ini. 

“Namun disisi lain kondisi menyedihkan masih menyelimuti dunia perkoperasian di Indonesia. Betapa tidak, dari semua program turunan Visi Nawacita, tidak ada satu pun program yang menyentuh pembangunan perkoperasian di Indonesia, bahkan menjadi sub program sekalipun koperasi tidak mendapat tempat dalam gegap gempita pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Adri.

Padahal, jika kita berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945, dimana KOPERASI ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh dunia perkoperasian di Indonesia. Kenyataan ini bertolakbelakang dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar legitimasi penyusunan sistem ekonomi Indonesia, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. 

DPP IKA Ikopin melihat Visi Nawacita tidak dilakukan dalam posisi konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Sebagai contoh revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu sampai hilir sebagai salah satu program pelaksanaan Visi Nawacita ternyata tidak menyentuh hirarki hukum koperasi yang terdapat dalam konstitusi.

“Dengan begitu, tanpa mengurangi apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, di sisi lain kamimenilai pemerintah telah abai terhadap pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, karena tidak memiliki interested terhadap upaya menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia. Padahal,koperasi merupakan amanat para founding father bangsa dan termaktub jelas di UUD 1945,” pungkasnya. kbc9

Bagikan artikel ini: