Kemendesa PDTT gandeng BNI majukan kawasan transmigrasi

Kamis, 28 Desember 2017 | 08:46 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Di penghujung tahun 2017 ini, langkah strategis dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Di sela Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi dilakukan penandatanganan Perjanjian kerjasama antara PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk / BNI dengan 16 Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Transmigrasi (KTM), diantaranya : Bupati Mesuji  untuk KTM Mesuji, Bupati Tulang Bawang  untuk KTM Rawapitu, Bupati Kutai Timur  untuk KTM Maloy Kaliorang, dan lain-lain.

Kegiatan itu dilaksanakan di Singosari Ballroom Sahid Hotel Sudirman Jakarta pada Rabu (27/12/2017).

Rakor sendiri diikuti oleh 200-an peserta diantaranya adalah para Bupati, Wakil bupati dan kepala dinas dari kabupaten dan provinsi lokasi KTM se Indonesia dan dibuka Sekjen Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi.

Dalam sambutannya, Anwar Sanusi menyampaikan bahwa saat ini Kemendesa PDTT telah mengembangkan Kawasan Transmigrasi jaman Now yaitu dengan tiga kunci sukses yaitu Reforma Agraria, Produk Unggulan Desa dan Kemitraan dengan tujuan lebih luas yaitu : pembangunan kawasan, pemerataan pembangunan, persatuan dan kesatuan masyarakat, transmigrasi mendukung nawacita - membangun dari pinggiran.

"Untuk melakukan itu semua, kami membutuhkan synergy lintas sektoral, kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai fihak, diantaranya Kementerian, Pemda, Swasta maupun BUMN termasuk perbankan, sehingga tujuan diatas akan cepat tercapai," kata Anwar Sanusi didampingi Dirjen PKTrans Nurdin.

"Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Kemendesa PDTT kepada BNI untuk bersama sama mengembangkan Kawasan Transmigrasi khususnya melalui program Korporatisasi Pertanian atau lebih dikenal dengan program mewirausahakan petani, mengingat Potensi hamparan pertanian di kawasan transmigrasi sangat mendukung untuk implementasinya," imbuhnya.

Lebih lanjut Adi Sulistyowati menyampaikan bahwa BNI menyiapkan solusi dari hulu ke hilir berupa kartu tani untuk penyaluran bantuan/subsidi secara non tunai, solusi agen46/agen bank sebagai alternative usaha BUMDES dan Solusi pengembangan RMP (Rice Milling Plan) hingga solusi pemasaran produk hasil RMP melalui pasar regular (Pemda maupun masyarakat) maupun lewat online melalui BUMDES Mall. BNI juga kami memberikan solusi pembiayaan baik untuk petani dan agen46 dengan program KUR dan juga kredit Komersial lainnya untuk offtaker, distributor pupuk maupun pihak lain.

Adi Sulistyowati menuturkan, sejak tahun 2016 BNI telah aktif mendampingi desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diseluruh Indonesia, sampai dengan saat ini, BNI sudah mendampingi pembentukan 2.745 BUMDES, dan dalam upaya transparansi Dana Desa, saat ini juga telah dibuka 9.815 Rekening Kas Desa (RKD) dikelola melalui BNI, menurut data dari Kemendesa PDTT.

Ditambahkannya Peran BUMDES kedepannya akan semakin penting dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.Karena beberapa Program Pemerintah yang telah dan akan dijalankan dapat  dilaksanakan oleh BUMDES diantaranya sebagai Agen Bank, Channel penyaluran Bantuan sosial pemerintah (PKH, BPNT, Subsidi Pupuk, Subsidi ELPIJI, Lisrik dan lain lain) serta Rumah Pangan Kita (RPK Bulog).

Untuk itulah, BNI dalam fungsinya sebagai agents of development secara aktif memberikan dukungan dan kontribusi terhadap upaya-upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan didesa,meningkatkan kwalitas angkatan kerja di pedesaan dan mendorong pemerataan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian khusus dari BNI dalam pengembangan pembangunan masyarakatnya. kbc7

Bagikan artikel ini: