Siapkan pembiayaan ultra mikro, pemerintah anggarkan Rp2,5 triliun

Jum'at, 5 Januari 2018 | 11:43 WIB ET

MALANG, kabarbisnis.com: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun tahun ini untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pengusaha mikro. Dalam program ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk sebagai lembaga penyalur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan UMi merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan hasil-hasil pembangunan dapat langsung dinikmati masyarakat secara luas, termasuk pengusaha mikro.

“Tahun lalu merupakan pilot project di 21 kota/kabupaten dengan aloaksi Rp1,5 triliun, tahun ini meningkat menjadi Rp2,5 triliun secara nasional,” katanya di sela kunjungan ke nasabah pembiayaan UMi di Pasar Besar Kota Malang, Kamis (4/1/2018).

Sri Mulyani bilang, melalui skema pembiayaan tersebut, diharapkan dapat memberikan askes pendanaan pada pengusaha mikro sehingga dapat berkembang dengan baik. Nilai maksimal pembiayaan Rp10 juta/nasabah dengan masa tenor hingga 3 tahun.

Untuk penyaluran pembiayaan UMi, pemerintah menunjuk PIP, sedangkan PIP menunjuk PT Bahana Artha Ventura, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madana sebagai penyalur. Mereka bisa menggandeng koperasi sebagai channeling pembiayaan UMi.

Namun problemnya, kata Menkeu, koperasi yang berkinerja baik jumlahnya tidak banyak. Karena itulah tugas dari PT Bahana Artha Ventura, pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, seperti Dinas Koperasi untuk membina koperasi agar mendapatkan kucuran dana UMi untuk disalurkan ke nasabah.

“Saya akan meminta laporan perkembangan penyaluran UMi pada pertengahan tahun ini, termasuk jumlah dana yang diserap, jumlah penerima pembiyaan, maupun kelancaran pembiayaannya,” katanya.

Direktur Utama PIP Syahrir Ika mengatakan sampai akhir 2017 pihaknya menyalurkan pembiayaan UMi kepada 307.032 debitur, sedangkan dana yang diserap hampir mencapai Rp1 triliun.

“NPL-nya 0% dari penyalur ke PIP. Namun saya optimistis angkanya NPL juga sama dari debitur ke penyalur langsung yang ditunjuk karena sistem collecting-nya harian,” ujarnya.

Tahun ini, alokasi UMi dari pemerintah meningkat menjadi Rp2,5 triliun dengan sasaran 800.000 debitur. Margin pembiayaan UMi dipatok 8%, lebih rendah dari bunga KUR.

Namun jika di tingkat penyalur seperti koperasi ada penetapan bunga yang lebih tinggi, dia nilai, hal itu wajar dan dijamin lebih murah daripada skema pembiayaan yang sejenis oleh lembaga jasa keuangan lainnya maupun koperasi. Lagi pula keuntungan dari penyaluran pembiayaan nantinya dinikmati anggota koperasi berupa pembagian SHU.

PIP memberikan peluang kepada penyalur, termasuk penyalur langsung seperti koperasi. Saat ini, baru ada 8 koperasi yang telah ditunjuk menjadi penyalur pembiayaan UMi ke debitur.

Problemnya pada infrastruktur teknologi informasi karena harus terkoneksi dengan Sistem Informasi Kredit Program sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, koperasi harus mempunyai SDM dan berinvestasi untuk menyediakan infrastrukturnya.

Menurut Syahrir, pembiayaan UMi merupakan pintu bagi pengusaha untuk dapat mengakses KUR. Jika usaha mereka berkembang sehingga asetnya meningkat, maka bisa mengakses KUR dengan plafond kredit yang lebih tinggi. kbc10

Bagikan artikel ini: