Kemenkop: Waspadalah jika ada koperasi tawarkan imbal hasil di atas bunga deposito

Sabtu, 6 Januari 2018 | 00:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi bodong berkedok koperasi. Pasalnya sampai saat ini masih banyak koperasi abal-abal yang masih belum terdeteksi aktifitasnya namun gencar melakukan promosi dengan iming-iming balik hasil yang menggiurkan.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan bahwa belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar koperasi yang dihentikan koperasinya karena diduga sebagai koperasi bodong yang merugikan masyarakat. Koperasi yang ditutup aktifitasnya yaitu Bintang Abadi Sejahtera atau ILC, Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77, Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara di Cicurug Sukabumi/Agro Investy, Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru, Koperasi Karya Putra Alam Semesta.

"Kalau ada koperasi menawarkan imbal hasil berupa bunga perbulan di atas 5 persen atau diatas bunga deposito, itu patut diwaspadai kareana  identik dengan investasi bodong," kata Agus Muharram kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Hal yang harus dihindari juga oleh masyarakat agar terhindar dari kerugian materi saat ingin investasi di koperasi adalah dengan melakukan tertib administrasi. Artinya dalam menyimpan uang terutama di koperasi simpan pinjam (KSP), harus melalui prosedur yang benar.

Dia melarang keras menitipkan tabungan kepada salah satu anggota koperasi dengan maksud untuk ditabungkan. Hal ini berpotensi besar terjadinya penyelewengan. Terlebih uang dititipkan melalui calon anggota koperasi yang belum sah menjadi anggota.

Untuk meminimalisir jumlah koperasi bodong dan oknum pengurus yang menyelewengkan dana anggota, Agus menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pengawasan dan tracking terhadap koperasi yang dicurigai melakukan aktifitas menyimpang. Sementara untuk menjamin pengurus KSP tidak menyelewengkan dana, pihaknya mewajibkan pengurus memiliki sertifikat profesi yang dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi (LSP).

"Kemenkop perketat izin pendirian KSP, Menteri Koperasi dan UKM sudah kirim himbauan kepada kepala Dinas dan Gubernur untuk membentuk LSP, jadi nanti secara bertahap setiap pengurus atau manajemen KSP itu wajib punya sertifikat," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: