Awal bulan depan, pemerintah gelar operasi angkutan online

Kamis, 18 Januari 2018 | 04:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah bersiap menggelar operasi simpatik terhadap penyedia dan kendaraan angkutan sewa khusus (online) pada 1 -14 Februari 2018. Kemudian pada 15 Februari - 31 Maret 2018, pemerintah mulai menerapkan upaya penegakan hukum.

Dalam siaran persnya, Dirjen Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pembinaan bagi para pengemudi serta aplikator untuk melengkapi persyaratan yang masih belum dilengkapi. Budi kemarin memimpin rapat persiapan penegakkan hukum PM 108 di kantornya.

“Saya masih mendengar ada yang berpendapat bahwa pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub masih melakukan pembiaran. Saya tekankan kami tidak ragu-ragu dalam bertindak, filosofis dari PM 108 yaitu kami berada di posisi tengah-tengah mengayomi kedua belah pihak,” kata Budi.

Budi mengatakan, pihaknya berencana akan melakukan pembinaan, baik kepada pengemudi maupun aplikator angkutan sewa khusus untuk segera mungkin melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PM 108/2017.

Persyaratan tersebut antara lain memiliki SIM umum, bergabung dengan badan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan, melengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti STNK, bukti lulus uji dan kartu pengawasan, serta kendaraan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker ASK (angkutan sewa khusus).

“Sebelum melakukan penegakan hukum, kita sudah melakukan beberapa langkah untuk mendorong pengemudi dan aplikator melengkapi persyaratan sudah kita lakukan sejak PM 108 ditetapkan, yaitu pembuatan SIM Umum di samsat, uji kir di Pulo Gadung, dan pemasangan stiker ASK di Ancol,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, saat ini yang sudah menyampaikan usulan penetapan jumlah kuota baru 13 provinsi. “Kami mendorong bagi provinsi lain yang belum mengajukan agar segera disampaikan usulannya,” paparnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia. kbc2

Bagikan artikel ini: