Pemerintah awasi 11 lembaga keuangan ilegal berkedok koperasi

Jum'at, 26 Januari 2018 | 21:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah mengawasi  11 koperasi simpan pinjam (KSP) yang teriindikasi mengimpun dana masyarakat secara illegal.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, mengatakan kesebelas koperasi tersebut semuanya telah diberikan sanksi berupa peringatan tertulis. Diharapkan dengan adanya peringatan tertulis tahap I, para pengurus koperasi tersebut dapat segera memperbaiki diri dan kembali ke marwah dibentuknya koperasi.

Untuk sementara ini pihaknya baru mendapati pelanggaran dari koperasi-koperasi tersebut dari sisi admistrasi dan belum menemukan bukti kuat terkait kecurigaannya sebagai lembaga keuangan illegal berkedok koperasi. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan dari 11 koperasi yang sudah dinyatakan melanggar ketentuan administrasi itu merupakan koperasi bodong. Pihaknya, masih akan terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi-koperasi simpan pinjam.

Pasalnya tahun lalu santer diberitakan ada beberapa koperasi yang dinyatakan koperasi bodong dan illegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga izin usahanya dicabut."Nah maraknya investasi bodong kemarin itu maka kita kerjasama dengan OJK, KPPU dan PPATK kaitannya dengan mengantisipasi koperasi dijadikan tempat pencucian uang. Ini disoroti lembaga keuangan internasional juga, makanya jangan sampai koperasi kita jadi lembaga untuk mengalirkan dana teroris," kata Suparno di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme melalui koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan peraturan Menteri (Permen) No 6/Per/M. KUKM /V/2017 tentang penerapan prinsip - prinsip mengenali pengguna jasa bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Peraturan ini disusun sebagai upaya memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan oleh Asian Pasific Group on Money Laundering - Financial Action Task Force (APG- FATF).

Apabila kedepan dugaan atas koperasi - koperasi tersebut terbukti kuat melakukan praktik ilegal seperti investasi bodong, praktik money laundying sampai ke penggalangan dana untuk teroris, pihaknya bersama dengan Kementerian dan lembaga terkait akan membekukan dan mencabut izin usahanya. kbc11

Bagikan artikel ini: