Kuota angkutan online untuk 12 provinsi ini capai 83.906 kendaraan

Minggu, 28 Januari 2018 | 18:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan 12 provinsi telah menetapkan jumlah kuota angkutan sewa khusus (online) sebanyak 83.906 kendaraan.

Adapun 12 daerah yang sudah menetapkan kuota adalah Jabodetabek melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.

Kasubdit Angkutan Orang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Syafrin Liputo menjelaskan, dari total kuota tersedia di 12 provinsi tersebut, jumlah armada angkutan online yang mengajukan izin sekitar 9.437 kendaraan dan yang sudah memperoleh kartu pengawasan (KP) sebanyak 1.710 kendaraan.

"Jumlah kuota sekitar 83.000 tapi yang mengajukan baru 9.400 dan yang telah mendapatkan KP dari provinsi sekitar 1.700. Ini seperti ada bottle neck-nya, sehingga jumlah yang mengajukan izin dan yang sudah mendapatkannya selisih jauh dengan jumlah kuota," kata Syafrin di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia menegaskan, masa transisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan berakhir pada penghujung Januari 2018. Oleh sebab itu, tepat 1 Februari 2018, semua pihak sudah harus menjalankan setiap ketentuan dalam beleid yang memayungi angkutan online tersebut.

Rencananya, terang dia, Kemhub bersama instansi terkait lainnya mulai melakukan operasi simpatik angkutan online pada 1-15 Februari 2018. Bagi kendaraan dan pengemudi yang terjaring operasi ini dan ditemukan pelanggaran, lanjut Syarin, maka tindakan yang diambil petugas hanya akan memberikan peringatan dan edukasi.

"Lantas, mulai 16 Februari 2018, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Syafrin menyebutkan, sejak PM 108 diterbitkan pada 1 November 2017 hingga 20 Januari 2018, Kemenhub melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan itu cukup tinggi karena tidak ada gejolak. Namun, saat mendekati 1 Februari 2018 ini, ungkap dia, mulai ada penolakan melalui aksi demonstrasi.

"Tanggal 22 Januari 2018 lalu, mulai ada demo. Padahal, kami sudah beri waktu transisi 90 hari. Tapi, pemerintah tetap akan taat asas," paparnya. kbc10

Bagikan artikel ini: