DEN desak pemerintah atur harga batu bara

Jum'at, 2 Februari 2018 | 00:08 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan harga batu bara khusus untuk sektor kelistrikan, sebelum komponen harga batu bara masuk ke formula pembentukan tarif listrik. Hal ini untuk meredam kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat.

Anggota DEN Tumiran mengatakan, harga komoditas batu bara bergerak fluktuatif, sehingga jika tidak diatur, tarif listrik akan sulit dikendalikan.Sebab itu, perlu adanya kebijakan pengaturan harga batu bara yang dipasok ke dalam negeri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

"Diakali dulu, karena batu bara itu bukan komoditi langsung sama rakyat. Komoditi langsung kalau dia sudah dikonversi menjadi listrik. Jadi kita dorong harga batu bara di hulu itu yang dikunci sama pemerintah," kata Tumiran, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Menurut Tumiran dengan diaturnya harga batu bara untuk kelistrikan, maka dapat meredam kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang diproduksi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hasilnya, beban kenaikan tarif listrik yang dibebankan kemasyarakat dapat terhindari.

Tumiran mengungkapkan selain meredam kenaikan tarif listrik, harga batu bara khusus juga dapat meringankan beban yang ditanggung PLN. Pasalnya, saat ini pemerintah menetapkan tarif listrik untuk semua golongan‎ tidak mengalami perubahan.

"Lebih baik harga batu bara diatur menuju keekonomian sesuai skala produksi kita supaya energi mix kita betul-betul handal,"terangnya.

Saat ini hampir 57% pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar."Kalau BPP naik konsekuensinya subsidi naik. Kalau dapat (penerimaan negara) banyak, subsidi cukup, tidak masalah. Tapi kalau untuk subsidi sulit ngapain dinaikkan," kata dia.

Dia mengakui saat ini PLN tidak menaikkan tarif listrik. Namun, kebijakan menahan tarif listrik agar tidak naik itu bisa berdampak pada naiknya subsidi listrik.

Dengan demikian, jika harga batu bara tidak di atur, maka yang dirugikan adalah masyarakat.Sebab, uang pajak yang dibayar masyarakat harus dipakai untuk menutup kekurangan subsidi listrik.kbc11

Bagikan artikel ini: