Tekan kecelakaan kerja, Kementerian PUPR siapkan 1.000 pengawas konstruksi

Jum'at, 2 Maret 2018 | 09:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melatih sedikitnya 1.000 tenaga pengawas konstruksi. Tenaga tersebut dipersiapkan untuk melakukan pengawasan keselamatan kerja pada proyek infrastruktur.

Anggota Komite Keselamatan Konstruksi, Danish Sumadilaga, mengatakan, untuk menghindari terjadinya kasus kecelakaan kerja yang marak terjadi belakangan ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya menyatakan akan menambah tenaga pengawas pada setiap proyek yang dikerjakan.

?"Sebetulnya begini bahwa kita akan menambah pengawas misalnya ada. Salah satu BUMN kerja sama dengan beberapa instansi untuk merekrut sementara," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Akan tetapi, di sisi lain, Kementerian PUPR juga akan menyiapkan tenaga pengawas untuk proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Rencananya akan ada 1.000 tenaga pengawas yang disiapkan. "Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui APBN akan melatih 1.000 pengawas," kata dia.

Menurut Danish, tenaga pengawas yang dilatih ini bukan hanya berasal dari Kementerian PUPR, melain juga dari pihak lain, seperti konsultan, kontraktor, dan lain-lain. Dana pelatihannya akan diambil dari anggaran yang dimiliki kementerian.

"Dari dana pemerintah akan kita percepat. ?(Anggaran?) Saya lupa tapi mungkin untuk 1.000 pengawas untuk segera disiapkan. Pokoknya berapa puluh miliarlah lupa, nanti betul-betul kita bukan hanya membina tapi mendukung," jelas dia.

Rencananya, proses pelatihan akan dilakukan segera. Nantinya lama pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Mungkin bulan depan akan dimulai segera kan kita juga ada tugas kita nah ini kurang pengawas. Kita latih segera. Kita keluarkan sertifikat. Tergantung level levelnya dan jenis pekerjaannya biasanya enggak lebih dari dua bulan termasuk kita bawa ke lapangan sekalian untuk praktik, kita mengisilah karena enggak bisa hanya untuk terus konsultan saja yang bertanggung jawab," tandas dia. kbc10

Bagikan artikel ini: