Pengaturan harga BBM non subsidi berpotensi ganggu bisnis Pertamina

Rabu, 11 April 2018 | 07:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pengaturan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi bakal menganggu kegiatan bisnis PT Pertamina (Persero). Apalagi saat ini harga BBM seperti pertalite belum berada di tingkat keekonomian.

"Pasti (bisnis Pertamina terganggu) dengan keputusan kenaikan harga BBM harus seizin pemerintah. Namun demikian, untuk nominal segala macam belum mengitung," ujar Direktur Pemasaran Ritel dan Korporat Pertamina Muchamad Iskandar di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Menurut Iskandar, Pertamina belum dapat menanggapi lebih jauh tentang keputusan pemerintah itu karena membutuhkan analisis mendalam,  khususnya terkait strategi pemasaran. Iskandar menerangkan harga jual BBM non penugasan atau non subsidi didasarkan pada harga minyak dunia.

Contohnya, harga pertalite harusnya dengan harga minyak dunia saat ini Rp 8.100, sedangkan harga di pasaran saat ini baru Rp 7.800 per liter. Dengan demikian harga jual belum sama dengan harga keekonomian."Yang jelas saat ini seperti pertalite kami jual rugi. Keekonomiannya sekitar Rp 8.000-an kurang Rp200 lagi. Jadi butuh kenaikan Rp 200. Lebih dikit lah, Rp 280," jelasnya.

Begitu pula dengan penugasan kepada PT Pertamina (persero) untuk menjual premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali), Iskandar mengaku tidak serta merta langsung melaksanakannya. Pasalnya, keputusan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Ya kami tetap mengacu tetap RKAP. Kalau pemerintah menambah volume premium kan kami membawa ke RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lagi, karena itu dasar hukum untuk bergerak," kata Iskandar.

Menurut Iskandar alur kerja Pertamina ditentukan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham dalam RUPS. Oleh sebab itu, instruksi pemerintah tentang kewajiban mendistribusikan BBM jenis premium terlebih dahulu akan dibawa ke ruang musyawarah pemegang saham.kbc11

Bagikan artikel ini: