JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta kepada DPR dan Kementerian-kementerian yang terkait, yang berhubungan dengan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang sudah diajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu.

“Artinya sudah 2 tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu di 18 Mei yang akan datang,” pinta Presiden di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5) pagi.

 Presiden menegaskan revisi itu penting karena merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, bagi Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan.

“Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang),” kata Presiden. 

Berita Terkait

Umum

Warung NKRI jadi cara BNPT tanggulangi paham terorisme

30 Oktober 2022, 08:38

Umum

BNPT pastikan musik dan seni budaya bisa tekan potensi radikalisme

7 September 2022, 09:24

Umum

Asik Bang, sosialisasi gaya baru BNPT

4 Agustus 2022, 16:02

Umum

Guru sebagai pelopor moderasi beragama, cegah terorisme dengan kewaspadaan dan kepedulian pda lingkungan sekitar

4 Agustus 2022, 15:55

Umum

2022, BNPT terapkan konsep Penta Helix guna cegah terorisme dan radikalisme

15 Februari 2022, 06:17

Umum

Moderasi beragama, upaya pemerintah perkuat karakter bangsa

5 Mei 2021, 06:02

Umum

Perbakin tegaskan penyerang Mabes Polri, Zakiah Aini, bukan anggotanya

1 April 2021, 09:41

Umum

Bom bunuh diri di Gereja Katedral adalah aksi keji, bakal ditindak tegas

30 Maret 2021, 05:02

Teknologi

143 Juta pengguna media sosial di Indonesia bisa terkena virus radikalisme

18 Mei 2018, 15:27

Transportasi

Koordinasi lintas institusi, Pelindo III perketat pengamanan pelabuhan

14 Mei 2018, 15:56