Dorong logistik maritim RI, Bank Dunia guyur utang Rp4,28 triliun

Senin, 2 Juli 2018 | 08:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru ke Indonesia sebesar US$300 juta atau Rp 4,8 triliun. Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung pemerintah mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves mengatakan, sistem logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan Indonesia Timur.

"Logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa," kata Rodrigo, Minggu (1/7/2018).

Fokus utama proyek ini adalah memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetitif bagi penyedia layanan logistik serat membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.

Saat ini, pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif serta prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia. Selain itu, pelabuhan juga sering dianggap menjadi titik penghambat dalam rantai logistik Indonesia karena infrastruktur yang terbatas, regulasi yang minim dan produktivitas yang rendah.

Berbagai hambatan tersebut berkontribusi pada biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia dibanding Thailand dan Vietnam. Hambatan itu juga membuat kinerja logistik Indonesia lebih rendah dari negara-negara di kawasan, seperti yang terukur dalam World Bank's Logistics Performance Index.

Senior Economist Bank Dunia Massimiliano Cali menjelaskan proyek ini bisa membantu Indonesia yang saat ini merupakan negara kepulauan terbesar untuk memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi. "Proyek ini akan membantu mengatasi beberapa hambatan utama di bidang titik rantai persediaan," kata Cali.

Pinjaman ini merupakan bagian dari Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (DPL) yang dibuat berdasarkan reformasi yang dicapai melalui Logistics DPL pertama yang disetujui pada November 2016, untuk mengatasi hambatan dalam pergerakan barang di dalam dan keluar perbatasan Indonesia. kbc10

Bagikan artikel ini: