Tak kunjung terbit, revisi UU Migas oleh DPR RI harus diambil alih pemerintah

Kamis, 9 Agustus 2018 | 17:39 WIB ET

BATU, kabarbisnis.com: Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sampai saat ini masih belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Padahal revisi tersebut sudah sampai di meja DPR RI sejak tahun 2008. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Migas M. Kholid Syairozi merekomendasikan agar pemerintah berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil alih agar cepat selesai

“Sudah sejak 2008, kalau dihitung sudah 10 tahun teronggok di DPR tidak diapa-apakan. Padahal ini menyangkut sektor industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikelolah dengan UU yang cacat hukum. Kami rekomendasikan pemerintah agar berkirim surat ke MA agar inisiatif ini diambil pemerintah biar cepet selesai. Karena situasinya darurat. Industri migas makin lama makin terpuruk, produksi tidak meningkat,” tegas Kholid yang juga menjabat sebagai Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) saat Lokakarya Media Periode II SKK Migas Perwakilan Jabanusa - KKKS Cluster Timur di Batu, Kamis (9/8/2018).

Pengambilalihan ini dinilai tepat agar pemerintah bisa segera merombak tata kelola industri migas utamanya di sektor hulu migas. Karena masih banyak variabel negatif yang menyebabkan investasi sektor hulu migas menjadi sangat terhambat. “Kita harus merombak tata kelola migas ini dengan lebih simpel. Itu yang harus dilakukan untuk menaikkan produksi hulu migas,” tambahnya.

Ditandaskan Kholid, saat ini UU migas yang digunakan sejak 2008 sudah kadaluarsa. UU ini sifatnya sangat birokratif, banyak prosedur perizinan yang harus dilalui investor sehingga menjadi disinsentif. “Meskipun Menteri Keuangan mencabut pajak praproduksi itu tidak mengubah secara keseluruhan bidang ini. Malah kesannya tidak investor friendly,” ujar Kholid. 

Nasionalisme yang seharusnya dibangun di industri migas harusnya tidak anti asing tetapi bagaimana investor diberikan kesempatan, diberikan fasilitas perizinan dan iklim industri yang baik agar mereka bisa membantu negara meningkatkan produksi migas.

Karena produksi migas saat ini terus menurun sementara konsumsi terus meningkat. Menurut Spesialis Pratama Dukungan Bisnis SKK Migas Yanin Kholison, produksi minyak saat ini tidak sampai 800 ribu barel oil per day (BOPD). Sementara konsumsi minyak mencapai 1,7 juta BOPD. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maka Indonesia harus impor minyak sekitar 1 juta BOPD. 

“Sementara kondisi sumur minyak yang berproduksi saat ini 90 persen adalah sumur tua yang kalau disedot isinya 5 persen hingga 10 persen adalah air,” terangnya.

Begitu juga dengan jumlah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di Indonesia terus turun. Jika dahulu jumlah WK Migas di seluruh Indonesia mencapai sekitar 335 WKP, maka sekarang tinggal 264 WKP. Dengan perincian 87 WKP eksploitasi dan 177 WKP eksplorasi. Sedangkan di Jabanusa ada sekitar 15 WKP eksploitasi dan 18 WLP eksplorasi.

Padahal dampak positif dari investasi di sektor migas sangat besar. Ia mencontohkan, untuk investasi migas sekitar Rp 1 miliar bisa memberikan output ekonomi sekitar Rp 1,6 miliar, penambahan Gross Domestic Product (GDP) mencapai sebesar Rp 700 juta, penambahan pendapatan Rumah Tangga sebesar Rp 200 juta dan bisa memberikan kesempatan kerja bagi 10 orang tenaga kerja.kbc6

Bagikan artikel ini: