Regulasi industri tembakau berpotensi munculkan persaingan usaha tak sehat

Senin, 13 Agustus 2018 | 22:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan menerbitkan aturan terkait pengaturan tarif cukai hasil tembakau dalam PMK 146 tahun 2017. Penerbitan bleid ini dianggap dapat berpotensi memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini mestinya dimanfaatkan oleh negara. Namun demikian, regulasi yang diterapkan tak sampai mematikan perkembangan industri."Implementasi PMK 146/2017, saya hafal persis semangatnya, kita hanya ingin mendorong cukai yang berimplikasi pada penerimaan negara," ujar Kodrat dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (13/8/2018)

Adanya PMK 146/2017 dinilai memberikan dampak yang cukup luas dan berimplikasi terhadap lapangan kerja dan kondisi petani tembakau. Proses simplifikasi juga akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2018-2021."Kami tidak ingin industri terus berkurang. Kalau ada yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, kami akan masuk," ujarnya.

Ia menambahkan KPPU  bakal mengantisipasi dampak penggabungan struktur tarif dalam penerapan regulasi tersebut. Dampak negatif oleh dipetakan misalnya saat terjadi akuisisi pelaku usaha kecil serta kehadiran produksi illegal."Industri tembakau akan kami awasi. Mudah-mudahan tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat, ada langah antisipatif," tandasnya.

Kesempatan sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati PMK yang dirilis itu tidak lain dari rencana pemerintah menggolongkan industri berdasarkan kapasitas produksi (layer). Padahal langkah ini berpotensi menghilangkan industri yang memiliki modal kecil.

“PMK ini yang pertama 2019 ini kan akan penggabungan 2A dan 2B menjadi satu golongan, golongan 2A. Tentu 2A dan 2B dimaknai antara menangah dan kecil, kalau digabungkan dikhawatirkan yang kecil-kecil ini secara persaingan usaha kalah dengan menengah. Sehingga ini membuat industri kelompok kecil akan tersisih," ujar Enny

Selain memunculkan persaingan, roadmap atau peta jalan aturan ini juga menghilangkan keunikan rokok kretek. Sebab dalam aturan ini pemerintah menggabungkan antara Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

"Kretek diberlakukan sama dengan rokok putih. Sehingga ini yang menimbulkan banyak pertanyaan kalau memang pemerintah ini menganggap kretek bisa berpotensi, menjadi produk ungulan ekspor, mestinya tidak disamakan dengan rokok putih, karena rokok putih ini berbeda memang. Kretek jelas menggunakan rasa dari cengkeh, kalau putih di sisi bahan berbeda dan pakai tembakau impor," urainya.

Dia mengusulkan beberapa alternatif kebijakan yang tepat agar IHT dalam negeri masih dapat bertahan dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Pertama, pemerintah harus membuat konsep dasar dari persaingan usaha yang sehat secara mendalam agar tidak terjebak pada pendekatan modal saja.

Enny juga berpendapat dalam menetapkan roadmap penyederhanaan struktur tarif dan strata cukai hingga 2021, pemerintah perlu mempertimbangan kesiapan pelaku IHT, khususnya golongan kecil dan menengah, agar dapat bertahan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.kbc11

Bagikan artikel ini: