2019, Anggaran infrastruktur akan dialokasikan sebesar Rp420,5 triliun

Kamis, 16 Agustus 2018 | 22:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam RAPBN 2019, alokasi anggaran untuk infrastruktur naik mencapai Rp 420,5 triliun.

Sebelumnya, alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015,"Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan danpengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN 2019 Beserta Nota Keuangannya di DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

"Pada tahun 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah," tandasnya.

Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi."Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta,”kata dia.

Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pihaknya akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

"Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: