Swasembada susu sapi nasional 2024 dinilai hanya lip service

Jum'at, 24 Agustus 2018 | 20:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Peternak sapi perah mengaku kecewa terhadap keputusan Kementerian Pertanian yang meniadakan kewajiban bagi industri pengolahan susu (IPS) menyerap susu dari sapi peternak. Keinginan pemerintah mencanangkan target swasembada susu sapi nasional di tahun 2024 hanyalah lip service belaka.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu Dalam Negeri. Namun, Kementan merevisi menjadi Permentan no 30 tahun 2018 dan akhirnya Permentan RI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Perbedaan dari aturan terbaru adalah tidak ada kewajiban IPS menyerap susu peternak juga sanksinya.

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Agus Warsito mengatakan tidak ada kewajiban IPS menyerap susu membuat resah para peternak. Kebijakan pemerintah ini dipastikan akan mengendurkan usaha peternakan sapi perah yang sebenarnya mulai bergairah sejak diberlakukannya Permentan No 26/2017.Harga susu ditingkat peternak mulai pulih dari harga Rp 3.500-Rp 4.000 per liter menjadi Rp 5.000 per liter

”Kalau di Jawa Timur, dihargai Rp 5.500 per liter.Memang,dampak belum terasa, kenapa? Karena pembayaran susu ke peternak mundur  dua pekan. Sementara ditingkat koperasi atau peternak besar yang demand cukup besar dari pabrikan, sekarang diam karena tidak ada kewajiban. Padahal  industri pengolahan susu meminta 6.000 liter dari pabrik kecil,”ujar Agus kepada kabarbisnis.com di Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Agus menegaskan tanpa ada kewajiban IPS menyerap susu segar, gilirannya akan menyebabkan ketidakspastian usaha . Menurutnya harga susu di tingkat peternak yang diekonomis sebesar Rp 6.500 per liter. Pasalnya, biaya operasi usaha sapi perah semakin mahal.

“Sekitar 60-70 persen penjualan susu digunakan kembali untuk membeli pakan.Kalau harga susu segar peternak dihargai Rp 5.000 per liter maka hanya tersisa Rp 1.500 per liter saja. Itu pun tidak memperhitungan tenaga kerja dan listrik,” kata dia.

Dia mengkhawatiran penerbitan Permentan No 30 dan 38 tahun 2018 akan menyebabkan masa depan agribisnis usaha peternakan suram .Mayoritas peternak hanya memiliki 1-3 ekor sapi saja. Kegiatan menyapih susu segar lebih kepada usaha sampingan yang hasilnya dijual ke koperasi.

 “Harga susu yang diterima lebih murah karena koperasi harus mengitung biaya transportasi dan pengolahan untuk memperbaiki kualitas atau setara Rp 800 per liter.Ada juga sih peternak menengah besar , mereka sanggup langsung menjual ke pabrik. Tapi jumlahnya tidak besar, saya perkirakan dibawah lima persen,” terangnya.

Menurutnya pemerintah setengah hati mengangkat perekonomian usaha sapi perah.Upsus siwab yang ditujukan untuk menaikan populasi , porsinya lebih ditujukan kepada sapi potong.Adapun program sapi perah hanya menyentuh pada wilayah tertentu saja.

Kementan lebih condong mengikuti tekanan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang digugat melalui Organisasi Perdagangan Dunia,tanpa melihat struktur usaha peternakannya yang sudah mencapai fase industrialisasi . Tidaklah fair dan menutup mata membandingkannya dengan usaha peternakan sapi perah nasional yang masih tradisional.

Menurutnya target swasembada susu sapi tahun 2024 menjadi lip service belaka.Keinginan  pemerintah yang menginginkan serapan susu sapi lokal berkontribusi 60 % terhadap konsumsi susu nasional hanya anggan-angan saja. Pasalnya, usaha ternak sapi perah tidak lagi prospektif. Peternak akan memotong sapi perahnya karena harga daging dianggap lebih memberi margin yang lebih menguntungkan  .Konsekuensinya, pemerintah harus menghadapi ancaman pengurasan populasi sapi perah.

“Saat ini saja kontribusi susu segar dari lokal hanya mampu mengisi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional . Bagaimana kontribusinya akan meningkat (susu lokal) kalau tidak ada kewajiban IPS menyerap susu lokal. Saya khawatir ke depan, kontribusinya semakin mengecil dan sementara susu dari impor akan melonjak,” ujarnya.

Kesempatan berbeda Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan  pemerintah tetap akan terus mendukung dan fokus terhadap pemberdayaan peternak sapi perah. Menurutnya dengan perubahan permentan tersebut  program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak dan koperasi tetap akan ada dalam rangka peningkatan populasi dan produksi susu segar dalam negeri.

“Dalam menghadapi era perdagangan bebas saat ini harus dengan cara yang bijaksana ,terutama untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: