Pacu kredit properti, BI beri stimulus keringanan uang muka

Kamis, 13 September 2018 | 21:13 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial dalam bentuk ketentuan pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial. 

Langkah ini dinilai cukup strategis untuk memacu dan meningkatkan kinerja kredit sektor properti yang masih sangat kecil dibanding dengan pertumbuhan kredit lainnya.

“Kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi,” tutur Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah pada kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial dengan tema. “Relaksasi Kebijakan Loan to Value (LTV) untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan,” Surabaya, Kamis (13/9/2018).

Melalui kebijakan ini, Bank lndones ia memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan risk appetite dan dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. Sementara, LTV untuk fasilitas kredit atau pembiayaan kedua diberikan di kisaran 80 persen hingga 90 persen.

“Dengan kebijakan pelonggaran LTV/FTV ini, pengaturan LTV/FTV fasilitas kredit atau pembiayaan pertama yang menjadi kewenangan masing-masing bank tidak hanya untuk rumah tapak dengan luas 70m², rusun sekitar 21m², dan ruko atau rukan, namun juga untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko dan rukan,” jelas Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Linda Maulidina.

Dalam menetapkan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net kurang dari 5 persen dan NPL KPR gross  kurang 5 persen yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini. 

Selain perubahan pada ketentuan rasio LTV, ketentuan baru ini juga memberikan kelonggaran terhadap kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden. 

“Sebelumnya, kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden diberikan sampai dengan urutan fasilitas kedua. Sekarang, bank dapat memberikan maksimal 5 fasilitas kredit tanpa melihat urutan,” jelas Linda. 

Kebijakan pelonggaran LTV ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit properti di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, sejak diterapkan pelonggaran kebijakan LTV/FTV sebelumnya di tahun 2016, kredit properti tercatat tumbuh dari sebesar 6,15 persen (yoy) pada Agustus 2016 menjadi sebesar 11,29 persen (yoy) pada Juni 2018. 

“Dengan kebijakan pelonggaran yang baru ini, harapannya angka pertumbuhan ini semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan,” pungkas Difi.kbc6

Bagikan artikel ini: