KI Pusat usulkan surplus data pangan ke dalam Satu Data Indonesia

Senin, 3 Desember 2018 | 22:40 WIB ET
Ketua KIP Pusat Gede Narayana
Ketua KIP Pusat Gede Narayana

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Informasi Pusat (KIP) mengusulkan surplus data pangan dimasukan ke dalam penggunaan Satu Data Indonesia (SDI) yang didesain Bappenas dan Kantor Staf Presiden. Dengan terintegrasinya data di semua kementerian/lembaga maka informasi yang ditampilkan menjadi sinkron dan harmonis.

“Semuanya, tidak hanya data pangan. Tidak ada lagi klaim sepihak antara Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik atau Kementerian Perdagangan.Sekarang kan beda-beda, meski terakhir Presiden Jokowi meminta data pangan harus bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Ketua KIP Pusat Gede Narayana di Jakarta, Senin (3/11/2018).

Narayana mengaku KIP turut diundang dalam pembahasan rancangan penyusunan Satu Data. Nantinya,penggunaan Satu Data akan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia. Melalui penggunaan platform SID, diharapkan kegaduhan tentang klaim surplus data pangan dapat diakhiri.

“Komisi Informasi  independen . Bukan bagian dari pemerintah. Jadi kita  mendorong Peraturan Presiden penggunaan Satu Data Indonesia dapat cepat dirilis,” ujar Narayana.

Narayana menegaskan setiap pejabat publik semestinya memberikan informasi dengan data serta fakta yang akurat dan benar. KIP sendiri berkepentingan menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  sehingga setiap warga negara berhak dan memudah memperoleh akses informasi  atas institusi yang selama ini anggaranya diperoleh sebagian dan seluruhnya berasal dari APBN dan APBD.

Mengutip satudata.bappenas.go.id , program satu data akan sebagai dasar perencaan pemerintah menyertakan Badan Informasi Geospasial , BPS, Dashboard Tematik dan Dokumen Perencanaan. Adanya platform ini , mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dengan format terbuka yang mudah digunakan kembali.

Untuk itu diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat dan transparan.Disisi lain, pemanfaatan data pemerintah bukan hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, namun juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.kbc11

Bagikan artikel ini: