Tentukan tarif tol Trans Jawa, Menteri PUPR minta masukan asosiasi

Rabu, 5 Desember 2018 | 21:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta saran dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) untuk menentukan besaran tarif tol Trans Jawa. Tujuannya, agar tarif tol Trans Jawa bisa lebih efisien sehingga mampu menyusutkan ongkos logistik.

Hal itu dilakukan melalui agenda Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti pemerintah dan ATI di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (5/12/2018). 

Dengan masukan asosiasi, Basuki sebenarnya tak ingin tarif tol dihitung mentah sesuai dengan jarak per kilometer (km), melainkan dengan sistem paket (bundling) per ruas tol.

Ia mencontohkan tarif kereta api antara Jakarta-Tegal dan Jakarta-Semarang tak ada perbedaan, meski jaraknya berbeda. Ia berharap sistem tarif serupa bisa dijalankan di proyek tol Trans Jawa.

"Kalau misal tol sudah tersambung, apakah ada cara yang lebih efisien untuk meng-attract (menarik) biaya logistik yang lebih murah? Ini yang sedang kami diskusikan antara pemerintah dengan ATI," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/12/2018).

Diskusi ini akan menghabiskan waktu, lantaran ada 20 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang terlihat di proyek tol Trans Jawa. Di dalam proyek Trans Jawa, perusahaan seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Lintas Marga Sedaya, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertindak sebagai BUJT.

"Ini cukup banyak BUJT-nya, dan saat ini masih didiskusikan," paparnya.

Meski belum ada kepastian, Basuki menginginkan tarif tol Trans Jawa bisa di bawah Rp1.000 per km. Tentu saja, hal itu harus mempertimbangkan beberapa faktor, mulai dari daya beli konsumen hingga beban operasional jalan tol itu sendiri.

"Dengan tarif yang lebih efisien, saya kira BUJT masih bisa balik modal," pungkas dia.

Rencananya, Proyek Tol Trans Jawa sepanjang 1.167 Km akan menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Konstruksi ditargetkan rampung akhir 2019 mendatang. kbc10

Bagikan artikel ini: