Kredit Ultra Mikro bisa dicairkan ke saldo Go-Pay Cs

Selasa, 11 Desember 2018 | 19:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pinjaman dana dari pemerintah dalam bentuk kredit Ultra Mikro (UMi) kini bisa dicairkan menjadi saldo uang elektronik dalam aplikasi dompet digital, seperti Go-Pay, TCash, T-Money, hingga Bukalapak. Hal ini mulai berlaku mulai Selasa (11/12/2018) hari ini.

Syaratnya, penerima tinggal mendaftarkan akun dompet digitalnya ke pemerintah melalui lembaga penyalur kredit, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini, ada tiga LKBB yang bekerja sama dengan pemerintah, yaitu Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan Bahana Ventura. 

Pembiayaan ultra mikro merupakan program kredit murni dari pemerintah dengan nominal pinjaman maksimal Rp10 juta per penerima. Kredit ini diluncurkan sejak Agustus 2017 untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pinjaman Rp25 juta-Rp500 juta per penerima. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono mengatakan pemerintah memberi opsi penyaluran dana cia saldo uang elektronik agar dapat mengetahui jejak aliran dana kredit. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tepat sasaran dan digunakan dengan optimal. Hal itu juga untuk mengimplementasikan semangat gerakan nontunai di masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital melalui perdagangan elektronik (e-commerce).

"Pemerintah ingin data yang lebih akurat bahwa pembiayaan ultra mikro ini mengalir ke siapa dan untuk apa," ujar Marwanto saat peluncuran Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Bagi penerima, pemerintah menilai penyaluran kredit via saldo uang elektronik bisa memudahkan proses penerimaan sekaligus pengelolaan dana.

Saat ini, beberapa dompet digital tengah getol memberikan promo kepada penggunanya, sehingga diharapkan bisa menambah efisiensi bagi penerima kredit. 

"Misalnya pengusaha kuliner, begitu dananya masuk ke uang elektronik itu, dia bisa beli bahan-bahan yang dibutuhkan di merchant yang kerja sama dengan empat perusahaan itu," jelasnya.

Di sisi lain, meski aplikasi dompet digital tidak bekerja sama dengan merchant yang menyediakan bahan baku keperluan penerima kredit, penerima tetap bisa mencairkan dana yang telah masuk ke dompet digital untuk keperluan pembelian bahan bakunya di gerai lain. 

"Ini hanya alternatif, kalau tidak ada merchant-nya untuk bahan baku mereka bisa ambil cash-nya. Tapi setidaknya ini bisa kami lihat transaksinya," katanya. 

Bagi para perusahaan dompet digital, langkah ini tentu juga memberi keuntungan karena perusahaan bisa memperoleh tambahan pengguna jasa. Dana kelola di dompet digital pun meningkat. 

Adapun pemilihan kerja sama dengan empat perusahaan dompet digital dilakukan lantaran keempatnya sudah terdaftar dan berizin resmi dari Bank Indonesia (BI). 

Kendati begitu, penyaluran kredit ultra mikro ke saldo uang elektronik tidak dilakukan secara serempak, melainkan bertahap. Artinya, penerima dana kredit ultra mikro tetap bisa menerima pinjaman modal secara tunai. Namun, bila ingin non tunai, maka tinggal mendaftarkan akun dompet digitalnya. 

Lebih lanjut, karena langkah ini masih baru, pemerintah akan melakukan uji coba dalam kurun waktu tiga bulan sejak diresmikan pada hari ini. Setelah tiga bulan, tepatnya Februari 2019, pemerintah akan mengevaluasi proses penyaluran kredit menjadi saldo uang elektronik ini. 

"Kalau nanti masih ada lembaga lain yang bisa bergabung dengan kami, akan kami tambahkan," katanya. 

Pada proses uji coba, setidaknya ada dana kredit sekitar Rp700 miliar yang akan disalurkan secara non tunai menjadi saldo uang elektronik. Alokasi ini diambil dari pagu anggaran program kredit ultra mikro tahun ini sebesar Rp2,5 triliun. 

Per 11 Desember 2018, penyaluran kredit ultra mikro secara tunai telah mencapai Rp1,67 triliun yang diberikan ke 608 ribu penerima kredit. Sampai akhir tahun, pemerintah memperkirakan realisasi penyaluran kredit akan mencapai Rp1,8 triliun. Jumlah ini dipastikan meningkat dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun. 

Pada tahun depan, dana yang disiapkan mencapai Rp3 triliun. Namun, pemerintah tidak mematok porsi tertentu dari pagu tersebut, mana yang akan disalurkan secara tunai dan non tunai. kbc10

Bagikan artikel ini: