Biar tak impor beras di 2019, pemerintah diminta diversifikasi pangan

Senin, 24 Desember 2018 | 08:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan. Hal ini agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai pangan pokok dan mengurangi potensi impor beras.

"Perlunya program diversifikasi pangan menjadi kinerja strategis Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga masyarakat tak hanya tergantung kepada beras sebagai sumber pokok pangan," ujar Anggota Komisi IV DPR I Made Urip di Jakarta, Minggu (23/12/2018).

Menurut dia, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan. Selain meningkatkan produksi beras, diversifikasi pangan juga patut menjadi program pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan target Kementan agar Indonesia tidak perlu impor beras di 2019, Urip meyakini hal tersebut bisa teralisasi. ‎Alasannya, stok beras yang ada kini sudah mencukupi kebutuhan nasional.

Dari data Kementan, stok beras sampai per akhir November 2018 sebanyak 2,7 juta ton sehingga mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Ditambah lagi, per tiga bulan petani sedang panen yang jumlahnya minimal 3 juta ton beras. Diprediksi, stok beras nasional hingga menjelang akhir 2018 sebesar 3,8 juta ton.

"Selama ini kalau kita perhatikan, Kementan menyampaikan bahwa kita surplus. Mudah-mudahan dengan diversifikasi, impor tidak terjadi dan produksi beras nasional mengalami peningkatan," ungkap dia.

Urip menyatakan, potensi peningkatan produksi beras nasional dapat ditelurusi dari angka pertambahan luas tanam padi yang dilakukan selama ini.

Tercatat, selama Januari hingga Juni 2018, jumlah luas tanam padi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 18 juta hektare. Angka itu meningkat dibandingkan periode Oktober 2016 sampai September 2017 sebesar 15 juta hektare.

"Tapi di satu sisi misalkan terjadi konversi lahan yang begitu banyak, lahan-lahan produktif yang hilang itu apakah bisa diganti dengan luas areal baru. Itu butuh data konkrit," kata dia.

Untuk memperkuat ketahanan beras nasional, lanjut Urip, pemerintah melalui Kementan melakukan upaya lebih konkrit, seperti lebih banyak memberikan subsidi kepada petani untuk pupuk, benih maupun alat mesin pertanian.

"Kemudian perbaikan jaringan irigasi. Itu harus terus dilakukan Kementan," tandas dia. kbc10

Bagikan artikel ini: