Tahun ini, produksi Freeport ditaksir capai 1,2 juta ton

Jum'at, 11 Januari 2019 | 20:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Freeport Indonesia dipastikan akan mengalami penurunan produksi konsentrat tembaga besar-besaran tahun ini. Penurunan produksi disebabkan karena masa transisi perpindahan operasional tambang terbuka (open pit) beralih ke tambang bawah tanah.

“Penurunan produksi karena ada transisi dari tambang terbuka ke bawah tanah. Penurunan hanya sementara, nanti setelah itu akan stabil lagi,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis (10/1/2019)..

Menurut dia, produksi Freeport baru akan stabil pada 2021, sedangkan untuk puncak produksi akan terjadi pada 2025 mendatang. Untuk tahun ini produksi konsentrat tembaga Freeport diprediksi turun drastis dibandingkan tahun lalu.

Tahun ini produksi Freeport diprediksi hanya mencapai 1,2 juta ton jauh dibandingkan hasil produksi sepanjang 2018 mencapai 2,1 juta ton. Penurunan produksi akan berdampak pada pendapatan Freeport Indonesia.

Berdasarkan catatan pendapatan Freeport Indonesia hanya USD3,14 miliar. Sedangkan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau earnings before interest, tax, depreciation, dan amortization (EBITDA) pada tahun yang sama ialah USD1,25 miliar. Angka tersebut anjlok lebih separuh karena pendapatan Freeport Indonesia pada 2018 mencapai USD6,52 miliar dan EBITDA sebesar USD4 miliar. 

Pendapatan Freeport Indonesia baru bisa mencapai USD6 miliar pada 2022. Sementara pada 2020 diprediksi mencapai USD3,83 miliar dan EBITDA sebesar USD1,79 miliar. Kemudian pada 2021 pendapatan diprediksi mencapai USD5,12 miliar dan EBITDA mencapai USD2,64 miliar.

Sementara pada 2022 pendapatan Freeport Indonesia mencapai USD6,16 miliar dan EBITDA USD3,62 miliar, setelah itu akan kembali stabil bahkan mencapai USD7 miliar. 

Direktur Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menambahkan, produksi Freeport tahun lalu sebesar 2,1 juta ton sepanjang 2018, yakni 1,2 juta ton bijih untuk diekspor dan 800.000 ton untuk memasok smelting Gresik, Jawa Timur. Sedangkan untuk proyeksi tahun ini sebesar 1,2 juta ton, yakni sebesar 1 juta ton akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan smelting Gresik dan 200.000 ton untuk diekspor.

“Dalam kurun waktu 2019–2020 produksi akan turun karena harus menyiapkan berbagai macam infrastruktur dan kesiapan produksi. Ada proses membangun infrastruktur, bikin jalan, dan macam-macam,” ujarnya.

Dia mengatakan, penurunan produksi di tambang terbuka sudah mulai menurun, sedangkan underground mine belum mampu menutupi penurunan produksi.

Hal senada juga ditegaskan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, penurunan produksi disebabkan operasional dari open pit pindah ke underground mine.

Dampak dari masa transisi peralihan tambang tersebut menyebabkan Inalum tidak memperoleh dividen hingga dua tahun mendatang. Pasalnya, pendapatan Freeport Indonesia akan menurun dalam kurun waktu 2019–2020. Inalum baru akan mendapatkan dividen pada 2021 karena tambang bawah tanah Freeport sudah mulai beroperasi. Namun, dividen yang diperoleh belum signifikan. 

Inalum baru akan mendapatkan dividen dengan jumlah stabil pada 2023. Bahkan, laba perusahaan bisa menembus USD2,36 atau setara Rp33,04 triliun pada 2034. Tahun itu Freeport Indonesia akan membayar pajak kepada negara sebesar USD1,2 miliar per tahun.

“Kami tidak mendapatkan dividen itu selama dua tahun. Pada 2021 baru mendapatkan sedikit. Bottom line-nya 2023 baru stabil,” ujar dia.

Dia mengatakan, dalam kurun waktu 2019–2023 Inalum setiap tahunnya berinvestasi sebesar USD1,1-1,4 miliar per tahun di luar investasi smelter. Meski laba turun, Budi memastikan tidak akan mengganggu investasi. Budi optimistis dapat melunasi surat utang atau obligasi global yang diterbitkan untuk membayar divestasi 51% saham Freeport sebesar USD4 miliar atau mencapai Rp58,4 triliun. “Bunganya kecil. Kami sudah perhitungkan semuanya,” kata dia.

Di sisi lain, izin ekspor Freeport akan berakhir pada 15 Februari 2019. Izin ekspor akan diperpanjang apabila telah diajukan oleh Freeport. Menurut Yunus, SPE dikeluarkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kapasitas cadangan dan kapasitas untuk smelter.

Dalam pemberian izin ekspor nanti akan ada sejumlah proses verifikasi cadangan dalam RKAP. Pemerintah juga akan melihat kapasitas produksi untuk smelter. Tak hanya itu, pemerintah juga akan melihat perkembangan pembangunan smelter. Berdasarkan laporan terakhir Freeport berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar USD2 miliar.

Pihaknya berkeinginan Freeport untuk segera memutuskan pembangunan smelteritu. Adapun progres terakhir baru mencapai 5,18%. Apabila tidak memenuhi target atau perkembangannya masih di bawah 30%, maka akan dikenakan bea ekspor keluar sebesar 7,5%. “Kalau seluruhnya sudah terpenuhi maka kami akan setujui dan diberikan izin ekspor,” kata dia. kbc10

Bagikan artikel ini: