Tak bawa DHE ke Indonesia, ini sanksi bagi pengusaha

Kamis, 24 Januari 2019 | 21:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

Mengutip isi PP teserbut, Kamis (24/1/2019), ditegaskan bahwa eksportir wajib memasukkan DHE SDA dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Oleh karenanya eksportir wajib membuat escrow account pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Apabila escrow account telah dibuat di luar negeri sebelum PP ini keluar, maka eksportir wajib memindahkan escrow account pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing paling lama 90 hari setelah aturan ini diundangkan. Jika tidak membuat, maka eksportir akan dikenakan sanksi.

"Eksportir tidak memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, menggunakan DHE SDA di luar ketentuan, dan/atau tidak membuat/memindahkan escrow account di luar negeri tersebut pada Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, eksportir dikenakan sanksi administratif," demikian bunyi pasal 9 ayat 1 PP tersebut.

Sanksi yang dikenakan berupa pertama denda administratif, kedua tidak dapat melakukan ekspor, ketiga pencabutan izin usaha. Perhitungan denda administratif dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan hasil pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Denda administrastif disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun ketentuan mengenai besaran, penetapan tarif, tata cara. pemungutan dan penyetoran sanski administratif akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara itu ketentuan sanksi administratif tidak dapat melakukan ekspor akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu terkait sanksi berupa pencabutan izin usaha akan diatur pada masing-masing sektor izin usaha. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 10 Januari lalu. kbc10

Bagikan artikel ini: