Kian tergencet e-commerce, peritel desak regulasi

Kamis, 31 Januari 2019 | 06:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tak bisa dipungkiri, belanja online alias e-commerce mulai mengikis dominasi ritel konvensional. 

Para perusahaan ritel (peritel) pun mendesak pemerintah bisa berlaku adil dengan cara menyetarakan usaha online dengan konvensional melalui aturan hukum. Pengusaha menilai, bisnis online terlalu bebas dalam operasinya, mulai dari menentukan harga hingga melakukan operasinya.

"Asal tau saja kita ini mau bikin usaha banyak ngurus suratnya ininya itunya. Ngatur harga juga mesti lihat yang sebelah biar nggak dibilang predator pricing. Eh online muncul mudah saja, bikin harga nggak lihat-lihat kita juga kan," kata Tutum Rahanta, Waketum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, di di Hotel Mercure Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menurut Tutum, harusnya ada aturan yang menyetarakan antara pedagang online dan konvensional. Hal ini guna kelancaran bisnis yang dijalankan.

"Kita mau kesetaraan ya, itu mereka online bisa bebas aja tanpa aturan ya kita juga mau begitu. Kita mau setara, pemerintah harusnya bisa atur semuanya biar setara," ungkap Tutum.

Bukan hanya Tutum, Rudiana Waketum Asosiasi Travel Agent Indonesia juga mengaku bisnisnya mulai tertekan dengan kemunculan bisnis online. Menurut Rudiana, pihaknya kini tergopoh dalam beroperasi selama ini.

"Kita ingin agar pemerintah melihat bahwa travel agent konvensional ini adalah 80% UKM. Ini kami makin tertekan lho dalam operasi, sekarang kita tergopoh ketika semua shifting," kata Rudiana.

Rudiana bercerita bahkan beberapa instansi pemerintahan yang biasa berlangganan travel kini beralih ke memesan lewat online.

"Contohnya beberapa order dari kantor pemerintah. Yang biasa beli ke kita dengan pembelian normal, mereka pindah ke online demi transparansi," kata Rudiana.

Yang paling dikeluhkan Rudiana adalah banyaknya jasa perjalanan muncul begitu saja. Padahal menurutnya, ada aturan mengenai izin yang harus dimiliki sebuah biro perjalanan travel.

"Sekarang pertanyaan ke pemerintah, kalau semua bisa travel secara online kami pertanyakan tentang aturan usaha jasa pariwisata harus ada izin, pertanyaannya mereka kantongi izin gak? Dapet izin darimana?" kata Rudiana.

Baik Tutum maupun Rudiana sebagai pegiat usaha konvensional mengatakan ingin pemerintah bisa berlaku adil kepada usaha mereka. Apa yang diterapkan di bisnis konvensional harus juga diterapkan di bisnis online.

"Ya harusnya gitu, apa yang diterapkan ke kita, harus juga diterapkan ke mereka. Kalau nggak ya kita bisa aja berlaga seenaknya seperti yang mereka lakukan, itu baru adil," ungkap Tutum.

"Kita tidak menangis minta diproteksi, semua punya hak sama untuk berusaha. Pemerintah harus melindungi agar keberadaan online atau disrupsi ini tidak mematikan UKM," ungkap Rudiana. kbc10

Bagikan artikel ini: