Ombudsman: Arus gula impor ganggu stabilitas produksi gula petani

Senin, 4 Februari 2019 | 18:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ombudsman Republik Indonesia menemukan arus gula impor khususnya gula kristal rafinasi untuk sektor industri makanan dan minuman telah menganggu stabilitas produksi gula petani. Hal tersebut akibat adanya rembesan gula impor ke sektor konsumsi (pasar becek).

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan kondisi tersebut berdampak pada penurunan harga gula tebu petani. Sementara itu, untuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam kondisi tertentu menurut Alamsyah juga menyebabkan gula petani terkadang tidak bisa memasuki pasar.

Dia menjelaskan total impor gula sejak 2015 sampai 2018 mencapai 17,2 juta ton. Angka tersebut menurutnya lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010 hingga 2014 yang mencapai 12,7 juta ton.

Alamsyah mengatakan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional telah menyebabkan peningkatan jumlah impor. "Ini mengingat produksi gula domestik belum mampu mengejar standar yang diperlukan industri," ujar Alamsyah kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/1/2019).

Ombudsman ,sambung Alamsyah mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terhadap tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan yaitu beras, gula, garam, dan jagung. "Peringatan dini yang kami sampaikan kepada pemerintah ini kami buat secara terbuka agar berbagai pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas pangan ini," kata Alamsyah

Menurut Alamsyah  penyampaian peringatan dini secara terbuka ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya maladministrasi berulang akibat melemahnya intensitas perhatian para pihak terkait khususnya terkait dengan tahun politik seperti sekarang ini. Ia mengingatkan impor komoditas pangan dalam empat tahun terakhir masih memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Ombudsman melakukan pengawasan perkembangan impor komoditas pangan untuk melihat persoalan dan mencegah maladministrasi.

Ombudsman menyarankan pemerintah memperketat proses verifikasi kebutuhan gula impor tahun ini. Pemerintah juga diminta memverifikasi stok gula impor untuk industri saat ini dan menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional."Ini juga termasuk dengan mengevaluasi penerapan SNI bagi gula petani," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: