Menperin ingin 2.685 SMK terkoneksi 270 industri melalui program pendidikan vokasi

Kamis, 7 Februari 2019 | 16:56 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kementerian Perindustrian menargetkan ada sekitar 2.685 SMK yang akan menerapkan program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri sepanjang 2019. Target ini seiring dengan komitmen Kemenperin dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

“Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kamis (7/2/2019).

Untuk itu, ia berharap, perusahaan industri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. “Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program  ini,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejak digulirkan pada tahun 2017, program ini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” katanya..

Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin. “Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” jelasnya.

Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. “Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan program pendidikan vokasi industri evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2018, sebanyak 92,86 persen SMK responden telah melakukan penyelarasan kurikulum, namun hanya sekitar 64,74 persen SMK yang telah menerapkan kurikulum hasil penyelarasan, dikarenakan masih adanya kendala dalam pengaturan waktu. 

“Dan sebanyak 47,15 persen SMK responden telah menggunakan modul hasil penyelarasan, namun hanya 44,29 persen yang menerapkan modul dengan pemahaman yang benar. Sementara sebanyak 51,43 persen SMK responden belum dapat memenuhi kebutuhan peralatan sesuai standar minimum,” ujar Gati.

 

Untuk SMK yang telah menerima bantuan peralatan hanya 37,14% yang telah memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, hal ini disebabkan karena beberapa kendala diantaranya: belum mendapat pelatihan pengoperasian alat, listrik tidak memadai, ruangan belum siap, dan sumberdaya lainnya belum memadai.

“Untuk mempercepat revitalisasi SMK melalui pengembangan link and match SMK dan Industri, maka dalam kesempatan ini akan dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perindustrian tentang Kelompok Kerja Revitalisasi SMK bidang Industri. Ada 419 perjanjian kerjasama, antara 97 perusahaan industri dengan 295 SMK, dimana satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan industri, sesuai dengan program keahlian di SMK,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: