Disnakertrans Jatim dorong perusahaan melakukan pelaporan via online

Selasa, 12 Februari 2019 | 22:42 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com:

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa jumlah perusahaan di Jawa Timur yang belum melakukan wajib lapor perusahaan masih cukup banyak. Dari total jumlah perusahaan di Jatim yang mencapai 44 ribu perusahaan besar, sedang dan kecil, hanya 12 ribu perusahaan yang sudah melakukan pelaporan atau sekitar 30 persen. 

Artinya, ada 32 ribu perusahaan yang belum melakukan pelaporan dan yang terbesar adalah perusahaan skala kecil atau UKM. Kondisi ini kemudian sangat menyulitkan Disnakertrans Jatim untuk melakukan pemantauan keselamatan kerja karena tidak ada data yang masuk. Padahal risiko tidak hanya terjadi di perusahaan besar.

“Sekarang kita tidak bisa lagi bicara K3 hanya pada perusahaan besar, karena risiko tidak hanya terjadi pada perusahaan besar tetap juga pada perusahaan kecil. Untuk itu pada tahun ini, kami berupaya meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melakukan pelaporan karena pelaporan bisa dilakukan dua cara, manual dan online,” ujar Himawan usai seminar K3 Dalam Rangka Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2019 Provinsi Jatim dengan tema "Strategi Peningkatan Performa K3 Di Era Masyarakat Digital" yang diselenggarakan PT Pelindo III di Gedung Barunawati, Surabaya, Selasa (12/2/2019)

Untuk itu, pada tahun ini Disnakertrans Pemprov Jatim kian gencar melakukan sosialisasi  agar kesadaran pengusaha semakin meningkat. Selain itu, juga mendorong perusahaan untuk melakukan pelaporan secara online karena lebih simpel dan praktis. Dan di tahun ini, pihaknya menargetkan jumlah  perusahaan yang melakukan pelaporan bisa naik 100 persen.

“Oleh karena itu, Disnakertrans Jatim akan mendorong perusahaan yang ada untuk melakukan wajib lapor, sebab hal itu bisa dilakukan secara mudah melalui daerah atau lewat daring.

"Saat ini, kami mendorong semua perusahaan untuk mendaftar melalui online, dan ini tidak hanya bisa dilakukan di provinsi, mestinya bisa melalui kabupaten/kota. Dan akan kami melakukan link and match," katanya.

Langkah selanjutnya, kata dia, Disnakertrans akan melakukan pengawasan, sehingga bisa dilihat risiko perusahaan itu tinggi, sedang dan biasa.

"Kami memiliki sebanyak 180 pengawas yang bisa membantu meningkatkan jumlah pendaftar perusahaan, setelah itu baru kami buat pemeringkatan," ujarnya.

Himawan mengatakan, setelah semua perusahaan atau sebagian besar perusahaan terdaftar, Disnakertrans Jatim tahun 2019 menargetkan bisa membuat kluster untuk melihat masing-masing risiko yang ada pada perusahaan.

"Kami akan melakukan sinergi, dan tahun ini kami buat klaster. Dengan cara begitu bisa dilihat risiko masing-masing perusahaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, SVP. HC Services & HSSE Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa digitalisasi database memang sangat bagus karena mudah dan cepat. Selain itu melalui mekanisme tersebut akan membuat pelaporan perusahaan semakin efisien karena tidak perlu keluar dari kantor dan juga lebih simple.

“Hanya saja, tidak semua perusahaan menggunakan database online. Kalau di Pelindo III, kami sudah melakukan digitalisasi sejak tahun 2017,” katanya.kbc6

Bagikan artikel ini: