Soal dugaan monopoli Jasa Freight Container Surabaya - Ambon, KPPU panggil Pertamina

Kamis, 14 Februari 2019 | 19:18 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya terus mendalami kasus dugaan monopoli Jasa Freight Container  Surabaya - Ambon. Setelah memanggil PT Pelindo III pada Januari 2019 untuk memberi kesaksian, maka kemarin, Rabu (13/2/2019) giliran Pertamina yang dimintai keterangan sebagai saksi. 

PT Pertamina ini adalah salah satu Saksi dari tiga Saksi yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh perusahaan pelayaran.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, serta Anggota Majelis Komisi M. Afif Hasbullah dan Ukay Karyadi, PT Pertamina yang dalam hal ini diwakili oleh Marketing Operation Regional V Surabaya menyampaikan keterangan seputar kondisi harga minyak pada periode Juli hingga Desember 2017.

“Keterangan yang disampaikan Pertamina  dalam persidangan kemarin menunjukkan tidak ada kenaikan harga minyak yang signifikan pada periode Juli hingga Desember 2017. Kenaikan harga minyak MFO dan HSD di periode tersebut hanya sebesar 3 persen," jelas Investigator KPPU, Wahyu Bekti Anggoro di Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Diketahui perkara dugaan monopoli usaha freight container itu melibatkan empat perusahaan pelayaran yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga uang tambang dengan kenaikan tarif sekitar 100%.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, PT Salam Pasific Indonesia Line, dan PT Tanto Intim Line yang masing-masing diduga telah membuat surat kenaikan tarif freight container dengan tanggal efektifitas yang sama.

Perkara tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh KPPU tentang adanya dugaan perjanjian penetapan harga uang tambang yang dilakukan oleh 4 pelaku usaha pelayaran dengan rute Surabaya-Ambon pada Agustus 2017.

Dalam laporannya, empat perusahaan ini diduga mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan yang pada akhirnya berpengaruh pada harga barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal.

 "Pada Desember 2018 lalu, kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi yang merupakan pengguna layanan jasa pengiriman barang freight container tersebut," imbuh Kepala KPD KPPU Surabaya, Dendy Sutrisno.

Menurutnya, ada tiga faktor yang menjadi acuan dalam pemeriksaan kasus ini, yaitu Tarif Handling Container (THC), harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan man power. Jika dari pemeriksaan ketiganya membuktikan adanya tindak monopoli, maka sesuai dengan pasal 47, KPPU berwenang menjatuhkan sangsi kepada keempat perusahaan terlapor tersebut, mulai dari sangsi administratif berupa pembayaran denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar. 

“Termasuk juga dengan menghentikan kegiatan tambang yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut atau kegiatan administratif lainnya,” pungkas Dendy.kbc6

Bagikan artikel ini: