Mantan Menteri ESDM buka suara di balik perpanjangan izin operasi Freeport

Rabu, 20 Februari 2019 | 21:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, persetujuan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia di Papua tertanggal 7 Oktober 2015 bukan berasal dari institusinya.

Bahkan, Sudirman mengaku sudah ada pertemuan terlebih dahulu antara Presiden Jokowi dengan Presiden Freeport McMoran Inc, James R. Moffet di Indonesia.

"Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Pengakuan Sudirman ini disampaikan dalam diskusi dan bedah buku 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' karya Simon Sembiring. Sudirman membantah surat keluar atas inisiatifnya. 

Sudirman mengatakan, surat bisa keluar karena diperintahkan Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri. "Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden," ungkap Sudirman.

Namun, kata dia, pertemuan yang cukup penting Presiden melalui asisten pribadi mengatakan bila pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada. "Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu," ujar dia.

Bahkan, lanjut Sudirman, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. "Kan ada Setneg, Sekab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada," kata dia.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden. Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

"Tidak panjang lebar Presiden (Jokowi) mengatakan 'tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik," kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.

Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tidak mau, dia pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.

"Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik," kata dia.

Setelah draft selesai, dia pun menemui Presiden Jokowi untuk menunjukannya. "Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Sudirman surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya.  Melainkan atas perintah Presiden Joko Widodo. "Jadi draft yang saya punya ini aman tidak merusak," tegasnya.

Sudirman menambahkan, namun surat yang diajukan Moffet itu justru akan memperkuat korporat. Sementara posisi Indonesian sebagai negara akan semakin lemah ke depannya.kbc11

Bagikan artikel ini: