Agar tak dihargai sembarangan, pemerintah siapkan UU Pegadaian

Rabu, 13 Maret 2019 | 08:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan RI tengah meyiapkan Undang-Undang (UU) tentang Pegadaian untuk memberikan kepastikan industri gadai.

Sebelumnya, industri pegadaian hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

"UU Pegadaian ini supaya ada reporting, ada kualifikasi penyimpanan barang jaminan dan kualifikasi pengelola. Sertifikasi penaksir tak bisa sembarang makanya kami kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero)," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mohammad Ihsanuddin dalam Seminar Nasional: Prospek Bisnis IKNB 2019 di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Penentuan harga pegadaian itu tidak bisa asal-asalan, sehingga perlu ada undang-undang yang akan mengatur.

"Kalau iPhone X ditaksir Rp 2 juta apa tidak marah-marah? Ada orang yang ahli menaksir. Terlebih logam mulia, harus ada ahli sertifikasi," paparnya.

Diakuinya, hampir seluruh produk jasa keuangan sudah dipayungi UU, mulai dari UU perbankan, UU perasuransian, UU dana pensiun, UU pasar modal, dan UU industri penjaminan.

OJK sendiri tengah menggodok naskah akademik sebelum nantinya dipertimbangkan oleh pemerintah. kbc10

Bagikan artikel ini: