Diskriminatif terhadap sawit, RI siap sengketakan UE ke WTO

Senin, 18 Maret 2019 | 18:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia siap mengadukan sikap Ini Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizational/WTO). Sikap UE dinilai diskriminatif terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia.

Adapun yang terakhir, Komisi Eropa memutuskan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihak Uni Eropa baru saja menyelesaikan masa dengar pendapat publik terkait rencana tersebut. Langkah lanjutannya, akan dibawa ke parlemen UE untuk disepakati.

"Kalau itu disetujui oleh Parlemen Eropa, maka Uni Eropa akan mempunyai hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit, bukan hanya sawit Indonesia, tapi juga negara lain," ujar Darmin di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Darmin mengatakan dari awal Komisi UE sudah merancang untuk dibuat payung hukum yang menyatakan minyak sawit (CPO) berisiko tinggi terhadap lingkungan. Bahkan dalam rencana itu, ada kajian yang mengatakan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk kategori risiko rendah.

"Ini kan namanya tindakan diskriminasi. Sejak lama kita dan Malaysia sudah memprotes itu, tapi selama ini prosesnya masih dengar pendapat publik dan sebagainya, sehingga posisinya belum resmi jadi posisi Uni Eropa," kata Darmin.

Menanggapi hal ini Darmin mengatakan, pemerintah mengeluarkan sikap,pertama, pemerintah menolak apa yang sedang dilegalkan melalui delegated act itu. Karena menurut kami, itu adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji mari kita uji.

"Mungkin Uni Eropa lupa mereka menebang hutan beberapa ratus tahun yang lalu. Paling hanya 10% tanah mereka yang masih hutan. Sekarang mereka fokus pada hutan kita," tegas Darmin.

Kedua, ada fakta yang perlu dibicarakan secara seimbang. Minyak kelapa sawit itu tak terbantahkan beberapa kali lipat lebih produktif dari seluruh minyak nabati lain. Perbandingannya, 1 hektar lahan sawit akan hasilkan 8-10 kali lipat edible oil dibandingkan vegetable oil. "Jadi tak heran kalau mereka takut kalah bersaing," ujar Darmin.

Dia mengatakan harus diakui lahan kelapa sawit Indonesia cukup luas, yaitu 16 juta-17 juta hektar. Namun pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah agar perkebunan sawit berkesinambungan. Seperti menanam kembali kelapa sawit rakyat dengan bibit yang lebih bagus.

"Indonesia ingin menegaskan, karena (langkah Eropa) itu tindakan diskriminatif dan mereka selalu bicara multilarisme. Begitu delegated act diundangkan oleh mereka, kami akan menggugat ini ke WTO. Di sanalah ini seharusnya diuji, apakah ini langkah-langkah yang fair atau ini hanya bentuk proteksionisme," pungkas Darmin.kbc11

Bagikan artikel ini: